Sejarah Awal Mula

Kesultanan Aceh Darussalam memulai pemerintahannya ketika Kerajaan Samudera Pasai sedang berada di ambang keruntuhan. Samudera Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit hingga mengalami kemunduran pada sekitar abad ke-14, tepatnya pada 1360. Pada masa akhir riwayat kerajaan Islam pertama di nusantara itulah benih-benih Kesultanan Aceh Darussalam mulai lahir. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri).

Dari penemuan yang dilacak berdasarkan penelitian batu-batu nisan yang berhasil ditemukan, yaitu dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). Pendiri sekaligus penguasa pertama Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada Ahad, 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau tanggal 8 September 1507 Masehi.

Keterangan mengenai keberadaaan Kesultanan Aceh Darussalam semakin terkuak dengan ditemukannya batu nisan yang ternyata adalah makam Sultan Ali Mughayat Syah. Di batu nisan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang berada di Kandang XII Banda Aceh ini, disebutkan bahwa Sultan Ali Mughayat Syah meninggal dunia pada 12 Dzulhijah tahun 936 Hijriah atau pada 7 Agustus 1530. Selain itu, ditemukan juga batu nisan lain di Kota Alam, yang merupakan makam ayah Sultan Ali Mughayat Syah, yaitu Syamsu Syah, yang menyebutkan bahwa Syamsu Syah wafat pada 14 Muharram 737 Hijriah. Sebuah batu nisan lagi yang ditemukan di Kuta Alam adalah makam Raja Ibrahim yang kemudian diketahui bahwa ia adalah adik dari Sultan Ali Mughayat Syah.

Menurut catatan yang tergurat dalam prasasti itu, Raja Ibrahim meninggal dunia pada 21 Muharram tahun 930 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 November 1523. Raja Ibrahim merupakan tangan kanan Sultan Ali Mughayat Syah yang paling berani dan setia. Ibrahimlah yang memimpin serangan-serangan Aceh Darussalam terhadap Portugis, Pedir, Daya, dan Samudera Pasai, hingga akhirnya Ibrahim gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran besar itu. Tanggal-tanggal yang ditemukan di prasasti-prasasti di atas dengan sendirinya mengandung arti untuk dijadikan pegangan dalam menentukan jalannya catatan sejarah di Aceh dalam masa-masa yang dimaksud (H. Mohammad Said a, 1981:157).


Prasasti Peninggalan Kesultanan Aceh, yang ditengarai sebagai Singgasana Sultan Aceh

Aceh adalah wilayah yang besar dan dihuni oleh beberapa pemerintahan besar pula. Selain Kesultanan Aceh Darussalam dan Samudera Pasai, di tanah ini telah berdiri pula Kerajaan Islam Lamuri selain Kesultanan Malaka yang memiliki peradaban besar di Selat Malaka. Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Salah seorang sultan yang terkenal dari Kerajaan Islam Lamuri adalah Sultan Munawwar Syah. Sultan inilah yang kemudian dianggap sebagai moyangnya Sultan Aceh Darussalam yang terhebat, yakni Sultan Iskandar Muda. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Mahkota Alam, yang dalam perkembangannya menjadi Kesultanan Aceh Darussalam (Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo a, 2006:72-73).

Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam ternyata tidak termasuk dalam sejarah Islam pada umumnya dalam keseluruhan sejarah universal. Dalam hikayat Aceh seperti yang dianalis Denys Lombard dalam bukunya yang berjudul “Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)”, bab mengenai Kesultanan Aceh Darussalam hanyalah satu keping dari pekerjaan tatahan, satu batu dari gedung yang lebih besar, tetapi tertumpu pada tokoh satu orang, yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan terbesar dari Aceh ini justru bukan merupakan pemimpin dari generasi awal Kesultanan Aceh Darussalam. Meski siapa penulis Hikayat Aceh tidak diketahui dan tidak tersimpan pula tanggal mengenai penyusunan karyanya, namun bisa dikatakan bahwa Hikayat Aceh tersebut disusun selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) dan bahwa raja itu menyuruh salah seorang pujangga istananya untuk menyusun riwayat hidupnya (Denys Lombard, 2007:43).

Mengenai asal-usul Aceh sendiri masih belum dapat dikuak dengan jelas karena, selain banyaknya versi, sedikit banyak sumber yang menjelaskan tentang riwayat Aceh masih sebatas mitos atau cerita rakyat. Masih menurut Lombard, sumber sejarah mengenai asal-usul Aceh yang berupa cerita-cerita turun-temurun tersebut sukar diperiksa kebenarannya. Mitos tentang orang Aceh, tulis Lombard, misalnya seperti yang dikisahkan oleh seorang pengelana Barat yang sempat singgah di Aceh. John Davis, nama musafir itu, mencatat bahwa orang Aceh mengganggap diri mereka keturunan dari Imael dan Hagar (Nabi Ismail dan Siti Hajar). Tiga abad kemudian, Snouck Hugronje mengungkapkan bahwa dia telah mendengar cerita tentang seorang ulama sekaligus hulubalang bernama Teungku Kutakarang (wafat pada November 1895), yang menganggap orang Aceh lahir dari percampuran dari orang Arab, Persi, dan Turki. Menurut analisis Lombard, hegemoni semacam ini sengaja diciptakan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Eropa (Lombard, 2007:62).

Dalam buku karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo yang berjudul “Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh” (2006), dikemukakan bahwa yang disebut Aceh ialah daerah yang sempat dinamakan sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sebelumnya bernama Provinsi Daerah Istimewa Aceh). Tetapi pada masa Aceh masih sebagai sebuah kerajaan/kesultanan, yang dimaksud dengan Aceh ialah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar atau dalam bahasa Aceh disebut Aceh Rayeuk Untuk nama ini, ada juga yang menyebutkan nama "Aceh Lhee Sagoe" (Aceh Tiga Sagi). Selain itu, terdapat pula yang menggunakan Aceh Inti (Aceh Proper) atau “Aceh yang sebenarnya” karena daerah itulah yang pada mulanya menjadi inti Kesultanan Aceh Darussalam dan juga letak ibukotanya," untuk menamakan Aceh.

Nama Aceh sering juga digunakan oleh orang-orang Aceh untuk menyebut ibukota kerajaannya, yakni yang bernama Bandar Aceh atau secara lengkapnya bernama Bandar Aceh Darussalam. Tentang nama Aceh belum ada suatu kepastian dari mana asal dan kapan nama Aceh itu mulai digunakan. Orang-orang asing yang pernah datang ke Aceh menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Orang-orang Portugis dan Italia menyebutnya dengan nama “Achem”, “Achen”, dan “Aceh”, orang Arab menyebut “Asyi”. “Dachem”, “Dagin”, dan Dacin”, sedangkan orang Cina menyebutnya dengan nama “Atje” dan “Tashi” (Sufi & Wibowo a, 2006:73-74).


Letak Ibukota Kesultanan Aceh, Kutaraja, yang kemudian dikenal dengan Nama "Bandar Aceh Darussalam"

Dalam karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo yang lain, yaitu yang terangkum dalam buku dengan judul “Ragam Sejarah Aceh” (2004), disebutkan bahwa selain sebagai penyebutan nama tempat, Aceh juga merupakan nama salah satu suku bangsa atau etnis sebagai penduduk asli yang mendiami Bumi Aceh. Terdapat cukup banyak etnis yang bermukim di wilayah Aceh, yakni etnis Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk, Jamee, Kluet, Simeulue, dan Singkil. Suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Aceh, termasuk suku bangsa Aceh, itu telah eksis semenjak Aceh masih berupa sebuah kerajaan/kesultanan (Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo b, 2004:1-2).

Sementara itu, menurut penelitian K.F.H. van Langen yang termaktub dalam karya ilmiah berjudul “Susunan Pemerintahan Aceh Masa Kesultanan” (1986), dituliskan bahwa menurut cerita-cerita rakyat, penduduk asli Aceh disebut Ureueng Mante. Sejauh mana riwayat itu dapat dianggap benar dan apakah Mante itu termasuk juga dalam suku Mantra yang mendiami daerah antara Selangor dan Gunung Ophir di Semenanjung Tanah Melayu, menurut van Langen, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan lagi dalam studi perbandingan bahasa Melayu-Polinesia. Tetapi sejauh masalah itu belum dapat dipecahkan, maka tetaplah bisa dianggap bahwa Mante adalah penduduk asal daerah Aceh, terutama karena nama itu tidak merujuk pada penduduk asal suku-suku bangsa lain (K.F.H. van Langen, 1986:3).

a. Masuknya Kolonialisme Barat

Kedatangan bangsa Eropa, dalam hal ini Portugis selaku bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Aceh, menjadi salah satu faktor utama runtuhnya Kerajaan Samudera Pasai, selain juga disebabkan serangan Majapahit. Pada 1508, atau kurang dari setahun setelah Sultan Ali Mughayat Syah memproklamirkan berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam, armada Portugis pertama yang dipimpin Diogo Lopez de Sequeira tiba di perairan Selat Malaka. Armada de Sequeira ini terdiri dari empat buah kapal dengan perlengkapan perang. Namun, kedatangan rombongan calon penjajah asal Portugis yang pertama ini tidak membuahkan hasil yang gemilang dan terpaksa mundur akibat perlawanan dari laskar tentara Kesultanan Malaka.

Kedatangan armada Portugis yang selanjutnya pun belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Pada Mei 1521, penguasa Kesultanan Aceh Darussalam yang pertama, Sultan Ali Mughayat Syah, memimpin perlawanan dan berhasil mengalahkan armada Portugis yang dipimpin Jorge de Britto yang tewas dalam pertempuran di perairan Aceh itu. Dalam menghadapi Kesultanan Aceh Darussalam dan keberanian Sultan Ali Mughayat Syah, Portugis membujuk Kerajaan Pedir dan Samudera Pasai untuk mendukungnya.

Setelah mengalami kekalahan dari Kesultanan Aceh Darussalam, armada Portugis kemudian melarikan diri ke Kerajaan Pedir, namun pasukan Aceh Darussalam tetap mengejar dan sukses menguasai wilayah Kerajaan Pedir. Pihak Portugis bersama Sultan Ahmad, Raja Kerajaan Pedir, melarikan diri lagi dan mencari perlindungan ke Samudera Pasai. Pasukan Sultan Ali Mughayat Syah meneruskan pengejarannya dan berhasil mematahkan perlawanan Pasai pada 1524. Sejumlah besar rampasan yang berupa alat-alat perang, termasuk meriam, digunakan tentara Aceh Darussalam untuk mengusir Portugis dari bumi Aceh.

Kekalahan Portugis tersebut sangat memalukan karena pasukan Aceh Darussalam mendapat barang-barang rampasan dari alat-alat perang milik Portugis yang lebih memperkuat Aceh Darussalam karenanya (Said a, 1981:187). Sultan Ali Mughayat Syah memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang pemberani dan penakluk yang handal. Selain berhasil mengusir Portugis serta menundukkan Kerajaan Pedir dan Samudera Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah, juga meraih kegemilangan dalam menaklukkan beberapa kerajaan lainnya di Sumatra, seperti Kerajaan Haru, Kerajaan Deli, dan Kerajaan Daya.

Beberapa catatan dari Barat, salah satunya yang ditulis oleh C.R. Boxer, mengatakan bahwa menjelang tahun 1530 armada perang Kesultanan Aceh Darussalam sudah mendapat kelengkapan perang yang cukup lengkap dan mutakhir. Bahkan, sejarawan Portugis sendiri, Fernao Loper de Costanheda, menyebut bahwa Sultan Aceh (Ali Mughayat Syah) lebih banyak memperoleh pasokan meriam dibandingkan dengan benteng Portugis di Malaka sendiri. Selain itu, menurut pejalan dari Barat lainnya, Veltman, salah satu rampasan paling berharga dari Samudera Pasai yang berhasil dibawa pulang oleh Sultan Ali Mughayat Syah adalah lonceng besar yang kemudian diberi nama “Cakra Dunia”. Lonceng bersejarah merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho kepada Raja Samudera Pasai ketika panglima besar dari Kekaisaran Tiongkok itu berkunjung ke Pasai pada awal abad ke-15 (Said a, 1981:168).

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun kerajaan Aceh yang besar dan kokoh. Sultan Ali Mughayat Syah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kesultanan Aceh Darussalam, antara lain :

Mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak tergantung pada pihak lain.
Menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di nusantara.
Bersikap waspada terhadap kolonialisme Barat.
Menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar.
Menjalankan dakwah Islam ke seluruh kawasan nusantara.
Sepeninggal Sultan Mughayat Syah, dasar-dasar kebijakan politik ini tetap dijalankan oleh sultan-sultan penggantinya. Sebagai penerus tahta Kesultanan Aceh Darussalam, diangkatlah putra sulung almarhum Sultan Mughayat Syah yang bernama Salah ad-Din sebagai penguasa Aceh Darussalam yang baru. Di bawah pemerintahan Sultan Salah ad-Din, Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Malaka pada 1537 tetapi tidak berhasil.

Tahun 1539, kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dialihkan kepada anak bungsu Mughayat Syah, yaitu Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau yang sering dikenal juga dengan nama Sultan Mansur Syah. Adik dari Salah ad-Din ini perlahan-perlahan mengukuhkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dengan melakukan beberapa gebrakan. Tidak lama setelah dinobatkan, pada tahun yang sama Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar menyerbu orang-orang Batak yang tinggal di pedalaman. Menurut Mendez Pinto, pengelana yang singgah di Aceh pada 1539, balatentara Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, terdiri atas laksar-laskar yang antara lain berasal dari Turki, Kambay, dan Malabar (Lombard, 2007:65-66).

Hubungan Kesultanan Aceh Darussalam pada era Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar dengan kerajaan-kerajaan mancanegara tersebut memang cukup solid. Pada 1569, misalnya, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar mengirimkan utusannya ke Istanbul untuk meminta bantuan meriam. Tidak hanya memberikan meriam beserta ahli-ahli senjata untuk dikirim ke Kesultanan Aceh Darussalam, penguasa Turki juga mengirimkan pasukan perang untuk mendukung Aceh melawan Portugis. Bahkan, Sultan Turki juga memerintahkan Gubernur-Gubernur Yaman, Aden, serta Mekkah untuk membantu laskar Turki yang sedang bertolak menuju Aceh. Laksamana Turki, Kurt Oglu Hizir, diserahi memimpin ekspedisi tersebut dengan tugas khusus mengganyang musuh Aceh, mempertahankan agama Islam, dan merampas benteng-benteng kafir (Said a, 1981:199).


Penggambaran Kekuatan Militer Kesultanan Aceh Darussalam

Selain terus berteguh melawan kaum penjajah dari Barat, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar juga melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang membantu Portugis. Pasukan Aceh Darussalam menyerbu Kerajaan Malaka sebanyak dua kali (tahun 1547 dan 1568), menawan Sultan Johor karena membantu Portugis, serta berhasil mengalahkan Kerajaan Haru (Sumatra Timur) pada 1564.

Untuk melegalkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam atas Kerajaan Haru, maka diangkatlah Abdullah, putra pertama Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, untuk memegang kendali pemerintahan Kerajaan Haru yang sudah takluk dan menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Namun, berbagai peperangan besar antara Kesultanan Aceh Darussalam melawan Portugis memakan banyak korban dari kedua belah pihak yang berseteru. Dalam suatu pertempuran yang terjadi pada 16 Februari 1568, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar kehilangan putra tercintanya, Sultan Abdullah yang memimpin bekas wilayah Kerajaan Haru.

Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar tutup usia pada 8 Jumadil Awal tahun 979 Hijriah atau 28 September 1571 Masehi. Karena putra mahkota, Abdullah, gugur dalam sebuah pertempuran melawan Portugis, maka yang diangkat untuk meneruskan tampuk tertinggi tahta Kesultanan Aceh Darussalam adalah anak kedua almarhum yang bergelar Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah atau yang juga sering dikenal dengan nama Ali Ri`ayat Syah. Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah merupakan sosok pemimpin yang pengasih dan penyayang rakyatnya. Di bidang politik serta pertahanan dan keamanan, Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah berusaha meneruskan perjuangan ayahandanya dalam upaya mengusir kolonialis Portugis dari bumi Aceh.

Akan tetapi, pergerakan Sultan ini tidak segemilang sang ayah kendati dia sudah melalukan penyerangan ke Malaka hingga dua kali selama kurun 1573-1575. Ketahanan Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah semakin limbung ketika Aceh Darussalam menyerang Johor pada 1564, di mana Sultan ditangkap dan menjadi tawanan perang. Akhir pemerintahan Sultan Husin Ibnu Sultan `Ala`uddin Ri`ayat Syah, yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 7 tahun, berakhir ketika sang Sultan wafat pada 12 Rabi`ul Awal tahun 987 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 1578 dalam tahun Masehi.

Sepeninggal Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah, Kesultanan Aceh Darussalam memasuki masa-masa suram. Pengganti Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah dipercayakan kepada anaknya, Sultan Muda, namun pemerintahannya hanya bertahan selama 7 bulan. Karena ketika wafat Sultan Muda masih berusia belia dan belum memiliki keturunan, maka yang diangkat sebagai penggantinya adalah Sultan Sri Alam yang merupakan anak dari Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, penguasa ke-4 Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, Sultan Sri Alam, yang sebelumnya menjadi raja kecil di Pariaman (Sumatra Barat), ternyata tidak becus dalam mengelola Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam waktu singkat, hanya 2 bulan memerintah, Sultan Sri Alam pun mati terbunuh.

Roda pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam selanjutnya dijalankan oleh Sultan Zainal Abidin. Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam kali ini adalah cucu dari Sultan `Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau anak dari Sultan Abdullah, pemimpin wilayah Haru yang tewas ketika pertempuran melawan Portugis. Sama seperti penguasa sebelumnya, Sultan Zainal Abidin juga tidak mampu memimpin Kesultanan Aceh Darussalam dengan baik. Bahkan, Sultan ini merupakan sosok yang bengis, kejam, dan haus darah. Sultan Zainal Abidin tidak segan-segan membunuh demi memuaskan nafsu dan ambisinya. Sultan yang memerintah dengan tangan besi ini memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 10 bulan sebelum tewas pada 5 Oktober 1579 (Said a, 1981:205).

Setelah era tirani Sultan Zainal Abidin berakhir, penerus kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam sempat bergeser dari garis darah yang mula-mula. Dikisahkan, pada sekitar tahun 1577 Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Kesultanan Perak dan berhasil menewaskan pemimpin Kesultanan Perak, yakni Sultan Ahmad. Permaisuri Sultan Ahmad beserta 17 orang putra-putrinya dibawa ke Aceh sebagai bagian dari rampasan perang. Putra tertua Sultan Ahmad, bernama Mansur, dikawinkan dengan seorang putri Sultan Aceh Darussalam yang bernama Ghana. Tidak lama kemudian, Mansur ditabalkan menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam menggantikan Sultan Zainal Abidin, dengan gelar Sultan Ala al-Din Mansur Syah, dinobatkan pada 1579.

Sultan yang bukan berasal dari keturunan langsung sultan-sultan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam ini, berasal dari etnis Melayu Perak, adalah sosok yang alim, shaleh, adil, tapi juga keras dan tegas. Pada masa kepemimpinan Sultan Mansur Syah, Kesultanan Aceh Darussalam nuansa agama Islam sangat kental dalam kehidupan masyarakatnya. Untuk mendukung kebijakan itu, Sultan Mansur Syah mendatangkan guru-guru agama dan ulama ternama dari luar negeri. Namun, kepemimpinan agamis yang diterapkan Sultan Mansur Syah ternyata tidak membuat Aceh Darussalam berhenti bergolak. Pada 12 Januari 1585, ketika rombongan Kesultanan Aceh Darussalam dalam perjalanan pulang dari lawatannya ke Perak, Sultan Mansur Syah terbunuh.

Gugurnya Sultan Mansur Syah membuat garis tahta Kesultanan Aceh Darussalam kembali rumit untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin Aceh Darussalam yang selanjutnya. Atas mufakat para orang besar (tokoh-tokoh adat dan kesultanan yang berpengaruh dan dihormati), maka diputuskan bahwa yang berhak menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam untuk menggantikan Sultan Mansur Syah adalah Sultan Buyong dengan gelar Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra yang merupakan anak dari penguasa Inderapura, Sultan Munawar Syah. Namun, lagi-lagi kekuasaan pucuk pimpinan Kesultanan Aceh Darussalam tidak langgeng. Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra meninggal dunia pada 1589 dalam suatu peristiwa pembunuhan. Sebenarnya, yang akan dijadikan pemimpin Aceh Darussalam sebelumnya adalah Raja Ayim, cucu Sultan Mansur Syah, akan tetapi calon sultan muda ini juga tewas terbunuh.

Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang berikutnya adalah Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604). Pada era Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal berkuasa, kolonialisme Eropa kian merasuki bumi nusantara dengan mulai masuknya Inggris dan Belanda. Tanggal 21 Juni 1595, armada dagang Belanda yang dipimpin de Houtman bersaudara, Cornelis dan Frederick, tiba di Aceh. Cornelis memimpin kapal “De Leeuw” sementara Frederick bertindak sebagai kapten kapal “De Leeuwin”. Pada awalnya kedatangan orang-orang Belanda disambut hangat oleh penduduk Aceh. Akan tetapi, kemunculan kaum pedagang Belanda di Aceh ternyata dianggap menimbulkan ancaman tersendiri bagi orang-orang Portugis yang sudah berada di sana sebelumnya. Portugis sendiri pada akhirnya dapat dilenyapkan dari bumi Aceh Darussalam pada 1606 berkat kegemilangan serangan yang dipimpin oleh Perkasa Alam yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam dan mashyur dengan nama Sultan Iskandar Muda.

b. Masa Keemasan di Masa Sultan Iskandar Muda

Ketika Houtman bersaudara beserta rombongan armada Belanda tiba di Aceh, hubungan yang terjalin antara Aceh dan Belanda berlangsung dengan kedudukan yang setara, terutama dalam hal urusan perniagaan dan diplomatik (Isa Sulaiman, eds. 2003:5). Mengenai hubungan perdagangan, de Houtman bersaudara atas nama kongsi dagang Belanda, meminta kepada Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal sebagai pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam, agar diperbolehkan membawa lada dan rempah-rempah dari Aceh.

Sebagai gantinya, de Houtman berjanji akan membantu Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal untuk memukul Johor yang saat itu sedang berseteru dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Selama Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal memerintah selama 20 tahun, Kesultanan Aceh Darussalam terus-menerus terlibat pertikaian besar dengan Kesultanan Johor. Perselisihan antara Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal dan de Houtman mulai timbul ketika orang-orang Belanda yang berada di Aceh mulai bersikap tidak sopan. Frederick de Houtman beberapa kali mengatakan kebohongan ketika berbicara dengan Sultan Aceh Darussalam.

Salah satu tindakan dusta yang dilakukan Frederick de Houtman adalah ketika Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal menanyakan di mana letak negeri Belanda dan berapa luasnya. Frederick de Houtman lalu membuka peta bumi dan ditunjukkanlah pada Sultan bahwa negeri Belanda itu besar, meliputi hampir seluruh benua Eropa, yakni antara Moskow (Rusia) sampai dengan Venezia (Italia). Akan tetapi Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal tidak begitu saja percaya terhadap bualan Frederick de Houtman itu. Secara diam-diam, Sultan bertanya kepada orang Portugis bagaimana sebetulnya negeri Belanda itu. Orang Portugis tersebut tentu saja menjawab yang sebenarnya bahwa negeri Belanda hanya satu bangsa kecil, bahwa negeri Belanda adalah negeri yang tidak punya raja (karena pada waktu itu Belanda merupakan negara republik yang baru saja dicetuskan, yakni Bataafsche Republik.

Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal tentu saja murka karena telah diperdayai oleh orang asing yang menetap di wilayahnya. Maka kemudian Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal memerintahkan tentaranya untuk mencari, menangkap, dan kemudian memenjarakan Frederick de Houtman. Konon, lima orang anak buah kapal Frederick de Houtman dibebaskan karena bersedia masuk Islam.

Rakyat Kesultanan Aceh Darussalam bertambah geram terhadap awak-awak kapal Belanda karena kelakuan mereka yang dinilai melewati batas. Ketika salah satu kapal Belanda merapat ke Pulau Malavidam yang terletak di Lautan Hindia antara Sumatra dan Srilangka, Cornelis de Houtman, saudara laki-laki Frederick, berkelakuan tidak sopan. Diceritakan, Cornelis telah memaksa istri dari seorang tokoh masyarakat di pulau itu supaya berjalan di hadapan orang-orang Belanda dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu, Cornelis dengan paksa merampas barang-barang perhiasan yang menempel di tubuh perempuan malang tersebut.

Kekejaman orang-orang Belanda belum berhenti. Tidak lama setelah peristiwa memalukan di Pulau Malavidam, terjadi perampasan yang dilakukan oleh para awak kapal Belanda terhadap kapal-kapal dan perahu-perahu milik nelayan Aceh. Laksamana van Caerden, pemimpin kapal Belanda itu, tidak segan-segan menyerang dan menenggelamkan kapal-kapal Aceh yang ditemuinya. Kelakuan orang-orang Belanda tersebut jelas menimbulkan ketegangan dengan pihak Kesultanan Aceh Darussalam dan kondisi ini ternyata menyulitkan pihak Belanda. Jika bermusuhan terus dengan Aceh, kerugiannya teramat besar, selain keamanan pelayaran laut, juga sumber perdagangan di bagian itu tidak dapat direbut Belanda dari Portugis.


Jalur Perdagangan Aceh pada Abad ke-17

Ketika Portugis dan Belanda berebut pengaruh di tanah Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam justru mengalami konflik internal. Pada April 1604, anak kedua Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal, yaitu Sultan Muda, melakukan kudeta terhadap ayahnya sendiri, lalu memproklamirkan dirinya menjadi sultan dengan gelar Sultan Ali Ri`ayat Syah. Sebelumnya, Sultan Muda pernah diangkat sebagai wakil Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal, untuk memimpin Pedir yang telah berhasil ditaklukkan.

Namun, karena kinerja Sultan Muda dinilai tidak memuaskan, maka kemudian ia ditarik kembali ke Aceh Darussalam untuk membantu ayahnya sekaligus mendalami pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Kedudukan Sultan Muda di Pedir digantikan oleh saudaranya, Sultan Husin, yang sebelumnya diserahi tugas untuk mengkoordinir wilayah Pasai. Dari sinilah mulai timbul keinginan dari Sultan Muda untuk merebut tahta ayahnya, terlebih lagi sang putra mahkota, anak pertama Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal yang bernama Mahadiradja, telah gugur dalam suatu pertempuran. Tidak lama kemudian, masih di tahun 1604 itu, Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal akhirnya menutup mata.

Pemerintahan baru di bawah komando Sultan Muda alias Sultan Ali Ri`ayat Syah ternyata menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa pihak, termasuk dari saudaranya sendiri, yakni Sultan Husin yang berkuasa di Pedir. Rasa tidak puas atas kepemimpinan Sultan Ali Ri`ayat Syah di Kesultanan Aceh Darussalam juga ditunjukkan oleh seorang anak muda yang pemberani, bernama Darma Wangsa atau yang dikenal juga dengan panggilan kehormatan: Perkasa Alam. Karena Sultan Ali Ri`ayat Syah memandang bahwa pergerakan Perkasa Alam cukup membahayakan, maka kemudian Sultan Ali Ri`ayat Syah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Perkasa Alam. Namun, Perkasa Alam terlebih dulu mengetahui rencana itu dan lantas meminta perlindungan kepada Sultan Husin di Pedir.

Sultan Ali Ri`ayat Syah semakin murka dan kemudian dilakukanlah serangan yang cukup besar terhadap Pedir. Alhasil, Perkasa Alam dapat ditangkap dan dipenjarakan. Daro balik kurungan, Perkasa Alam mendengar bahaya-bahaya yang terjadi akibat agitasi Portugis dan tidak stabilnya kondisi rakyat Kesultanan Aceh Darussalam karena ketidakbecusan Sultan Ali Ri`ayat Syah. Maka dari itulah, Perkasa Alam kemudian mengirimkan pesan kepada Sultan Ali Ri`ayat Syah bahwa sekiranya dia dibebaskan dari penjara dan diberi perlengkapan senjata, dia berjanji akan dapat mengusir Portugis dari Bumi Serambi Mekkah. Boleh jadi karena Sultan Ali Ri`ayat Syah sudah frustasi dengan kekisruhan yang ditimbulkan oleh Portugis, maka permintaan Perkasa Alam tersebut dikabulkan.

Perkasa Alam kemudian memimpin perang melawan Portugis secara habis-habisan dan hasilnya memang tidak mengecewakan. Sekitar 300 orang serdadu Portugis tewas akibat serangan jitu yang dikomandani Perkasa Alam. Benteng yang diduduki Portugis dapat direbut kembali oleh pasukan Perkasa Alam. Karena mengalami kekalahan terbesar, Portugis memutuskan untuk lari dari Aceh dan mundur ke Malaka. Namun, di tengah jalan mereka berpapasan dengan armada Belanda yang kemudian menyerang mereka sehingga Portugis benar-benar terpukul mundur dan hancur.

Tanggal 4 April 1607, Sultan Ali Ri`ayat Syah mangkat. Terjadilah sedikit ketegangan sepeninggal Sultan Ali Ri`ayat Syah ihwal siapa yang berhak menyandang gelar sebagai Sultan Aceh Darussalam berikutnya. Perkasa Alam muncul sebagai kandidat terkuat karena didukung oleh segenap tokoh adat yang berpengaruh. Tidak seberapa lama, tersiarlah kabar bahwa Perkasa Alam didaulat menjadi penguasa Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan baru inilah yang kemudian terkenal dengan nama Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam. Kendati suasana berlangsung sedikit tegang, namun dalam waktu yang relatif tidak lama, Perkasa Alam atau yang bergelar sebagai Sultan Iskandar Muda, mampu menguasai keadaan dengan mengkoordinir alat-alat pemerintah, sipil, dan militer, sehingga kedudukannya sebagai Sultan Aceh Darussalam semakin teguh.

Perkasa Alam lahir pada 1590. Anak muda gagah perkasa ini adalah keturunan dari pemimpin Aceh Darussalam terdahulu, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar. Perkasa Alam juga dikenal dengan beberapa nama lain, di antaranya Darmawangsa dan Tun Pangkat. Setelah memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dan menyandang nama Sultan Iskandar Muda, gelarnya pun bertambah sebagai Mahkota Alam. Selain itu, Sultan Aceh Darussalam yang terbesar ini juga dikenal dengan nama kehormatan Sri Perkasa Alam Johan Berdaulat. Kadang-kadang orang menyebutnya dengan menyatukan nama-nama itu, yakni menjadi Perkasa Alam Maharaja Darmawangsa Tun Pangkat.

Berbagai nama dan gelar ini menunjukkan betapa mashurnya Sultan Iskandar Muda, baik di dalam maupun di luar Aceh, di dalam dan di luar kepulauan nusantara, sejak masa itu dan untuk beberapa waktu lamanya, bahkan hingga kini. Di dalam negeri Aceh sendiri tidak ada seorang putra Aceh yang tidak mengenal nama ini dari masa itu. Tiap-tiap orang sampai ke pelosok, tahu siapa Iskandar Muda, demikian sejak beratus-ratus tahun hingga sekarang (Said a, 1981:282).

Setelah berjaya menduduki tahta tertinggi Kesultanan Aceh Darussalam, Perkasa Alam yang bergelar Sultan Iskandar Muda segera merancang program untuk meluaskan wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Beberapa misi yang diusung dalam rangka program tersebut adalah antara lain :

Menguasai seluruh negeri dan pelabuhan di sebelah-menyebelah Selat Malaka, dan menetapkan terjaminnya wibawa atas negeri-negeri itu sehingga tidak mungkin kemasukan taktik licik pemecah-belah “devide et impera” yang diterapkan kaum penjajah dari Barat.
Memukul Johor supaya tidak lagi dapat ditunggangi oleh Portugis ataupun Belanda.
Memukul negeri-negeri di sebelah timur Malaya, sejauh yang merugikan pedagang-pedagang Aceh dan usahanya untuk mencapai kemenangan dari musuh, seperti Pahang, Patani, dan lain-lain.
Memukul Portugis dan merampas Malaka.
Menaikkan harga pasaran hasil bumi untuk ekspor, dengan jalan memusatkan pelabuhan samudera ke satu pelabuhan di Aceh, atau sedikit-dikitnya mengadakan pengawasan yang sempurna sedemikian rupa sehingga kepentingan kerajaan tidak dirugikan (Said a, 1981:285).


Semenjak Sultan Iskandar Muda memegang kendali pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam, wilayah Aceh sendiri di sebelah timur sampai ke Tamiang disusun kembali, dan di sebelah barat, terutama daerah-daerah di luar Aceh yang sudah dikuasai, seperti Natal, Paseman, Tiku, Pariaman, Salida, dan Inderapura, kembali dipercayakan kepada pembesar-pembesar yang cukup berwibawa dan ahli menjalankan tugas untuk mengatur cukai-cukai dan pendapatan lain bagi pemasukan Kesultanan Aceh Darussalam.

Sementara itu, setelah kekalahan Portugis, Belanda pun harus berpikir ulang dalam meneruskan usahanya untuk menduduki Aceh karena memperhitungkan posisi Sultan Iskandar Muda. Maka dari itu, sejak tahun 1606, Belanda lebih memusatkan perhatiannya ke tempat-tempat lain di luar Aceh. Mau tidak mau, Belanda harus memasang siasat dengan mendahulukan kepentingan untuk menguasai tempat-tempat lain, terutama Jawa dan Maluku.

Belanda, di bawah kendali Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, memimpin Hindia Belanda sebanyak dua periode yakni pada 1619–1623 dan 1627–1629, sangat sadar bahwa Aceh saat itu tidak akan bisa dihadapi dengan cara militer. Coen menganggap lebih baik menjalankan politik adu domba atau pemecah belah saja. Tidak hanya Belanda saja yang gentar melihat kebesaran Kesultanan Aceh Darussalam di bawah komando Sultan Iskandar Muda, Inggris pun merasakan kecemasan yang sama. Untuk itulah kemudian Inggris lebih berkonsetrasi untuk beroperasi di daerah-daerah yang bukan menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam.

Kesultanan Aceh Darussalam memiliki angkatan perang yang kuat sehingga mendukung upaya Sultan Iskandar Muda untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Dalam masa Sultan Iskandar Muda, seluruh Pantai Barat Sumatra hingga Bengkulu telah berada dalam kuasa Aceh Darussalam. Di tempat-tempat tersebut, terutama di pelabuhannya seperti Pariaman, Tiku, Salida, Indrapura, dan lain-lainnya, ditempatkanlah seorang panglima untuk memimpin masing-masing daerah taklukan. Kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda juga sudah meluas di seluruh Sumatra Timur. Dengan jatuhnya Pahang, Kedah, Patani, dan Perak, boleh dikatakan masa itu Semenanjung Melayu dengan Sumatra Timur, termasuk Siak, Indragiri, Lingga, serta wilayah-wilayah di selatannya, di mana di dalamnya terdapat Palembang dan Jambi, sudah menjadi bagian dari imperium Kesultanan Aceh Darussalam.

Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami puncak masa keemasan. Permintaan akan lada, yang kala itu menjadi komoditas yang cukup laku di pasaran Eropa, terus meningkat sehingga harganya pun melambung tinggi. Dalam keadaan demikian, bisa dikatakan hampir seluruh bandar dagang dan pelabuhan yang menghasilkan lada di seantero Sumatra dan Malaya, demikian juga dengan hasil-hasil lainnya, termasuk timah, telah berada di dalam koordinasi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Tidaklah mengherankan jika perekonomian Kesultanan Aceh Darussalam semakin mantap. Kas kesultanan bertambah penuh, pembangunan angkatan perang dapat diselenggarakan dengan lancar, demikian juga dengan pembangunan di sektor-sektor lain.


Ekspedisi Milter Sultan Iskandar Muda

Di sisi lain, Sultan Iskandar Muda ternyata masih penasaran dengan Portugis yang berlindung di Malaka. Aceh melihat kedudukan Portugis di Malaka merupakan suatu ancaman besar. Kendati sudah dalam kondisi terdesak, Portugis masih saja melakukan kegiatannya dengan menghubungi negeri-negeri kecil yang sudah berada dalam kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi, mau tidak mau Malaka dan Portugis harus dikalahkan dan untuk itu rencana menyerang Malaka tetap merupakan program yang selalu harus dijalankan dengan segera. Realisasi dari rencana itu terjadi pada 1629 di mana angkatan perang Kesultanan Aceh Darussalam menyiapkan pasukan berkekuatan 236 buah kapal dengan 20.000 prajuritnya.

Ketika armada perang Kesultanan Aceh Darussalam tiba di perairan Malaka, terlibatlah pertempuran di laut melawan armada Portugis. Aceh menang telak dalam perang ini sehingga pecahlah kekuatan angkatan laut Portugis. Hal yang sama juga terjadi dalam pertempuran darat. Angkatan perang Aceh Darussalam yang perkasa mengurung laskar tentara Portugis selama berbulan-bulan hingga tidak berkutik. Meski di atas angin, namun Sultan Iskandar Muda ternyata bisa lalai juga. Karena terlalu berkonsentrasi dalam upaya pengepungan, angkatan perang Aceh Darussalam tidak memperhitungkan, dengan tidak mengadakan penjagaan yang ketat di laut, adanya bantuan-bantuan dari luar kepada Portugis. Portugis sendiri telah mengantisipasi strategi pengepungan oleh Aceh Darussalam dengan menyediakan bahan makanan di dalam benteng untuk berbulan-bulan lamanya.

Pemimpin terbesar Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, akhirnya meninggal dunia pada 28 Rajab 1046 Hijiriah atau 27 Desember 1636 Masehi, dalam usia yang relatif masih muda, 46 tahun. Menurut T.H. Zainuddin seperti yang dikutip oleh H. Mohammad Said dalam bukunya bertajuk “Aceh Sepanjang Abad” (Waspada Medan, 1981), Sultan Iskandar Muda mempunyai 3 orang anak. Pertama adalah seorang anak perempuan bernama Puteri Sri Alam, yang merupakan buah hati Sultan dengan Permaisuri dari Reubee. Kedua, dari selir yang berasal dari Habsyi, Sultan Iskandar Muda memperoleh anak lelaki bernama Imam Hitam, yang kelak menurunkan Panglima Polim. Anak terakhir Sultan Iskandar Muda adalah Meurah Peupok, diperoleh dari istri selir yang berasal dari Gayo. Menurut adat serta hukum yang berlaku di Aceh saat itu, anak dari selir tidak bisa diangkat menjadi raja (Said a, 1981:332). Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, eksistensi Kesultanan Aceh Darussalam masih terus berlanjut kendati belum bisa mencapai kejayaan seperti yang diperoleh semasa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda.

C. Keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam

Kesultanan Aceh Darussalam pernah pula dipimpin oleh seorang raja perempuan. Ketika Sultan Iskandar Tsani mangkat, sebagai penggantinya adalah Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin alias Puteri Sri Alam, istri dari Sultan Iskandar Tsani yang juga anak perempuan Sultan Iskandar Muda. Ratu yang dikenal juga dengan nama Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam ini memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34 tahun (1641-1675). Masa pemerintahan Sang Ratu diwarnai dengan cukup banyak upaya tipu daya dari pihak asing serta bahaya pengkhianatan dari orang dalam istana. Masa pemerintahan Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin selama 34 tahun itu tidak akan bisa dilalui dengan selamat tanpa kebijaksanan dan keluarbiasaan yang dimiliki oleh Sang Ratu. Dalam segi ini, Aceh Darussalam bisa membanggakan sejarahnya karena telah mempunyai tokoh wanita yang luar biasa di tengah rongrongan kolonialis Belanda yang semakin kuat.

Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sepeninggal Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin yang wafat pada 23 Oktober 1675 masih diteruskan oleh pemimpin perempuan hingga beberapa era berikutnya. Adalah Sri Paduka Putroe dengan gelar Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah yang menjadi pilihan para tokoh adat dan istana untuk memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang selanjutnya. Konon, dipilihnya Ratu yang juga sering disebut dengan nama Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam ini dilakukan untuk mengatasi usaha-usaha perebutan kekuasaan oleh beberapa pihak yang merasa berhak. Namun pemerintahan Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam hanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya Sang Ratu menghembuskan nafas penghabisan pada 23 Januari 1678. Dua pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam setelah Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam masih dilakoni kaum perempuan, yaitu Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688), dan kemudian Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din (1688-1699).

Setelah era kebesaran Sultan Iskandar Muda berakhir, Belanda mencium peluang untuk kembali mengusik tanah Aceh. Memasuki paruh kedua abad ke-18, Aceh mulai terlibat konflik dengan Belanda dan Inggris. Pada akhir abad ke-18, wilayah kekuasaan Aceh di Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Pulau Pinang dirampas oleh Inggris. Tahun 1871, Belanda mulai mengancam Aceh, dan pada 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Dalam perang tersebut, Belanda gagal menaklukkan Aceh. Pada 1883, 1892 dan 1893, perang kembali meletus, namun, lagi-lagi Belanda gagal merebut Aceh.


Beberapa Peninggalan Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam yang Masih Tersisa

Memasuki abad ke-20, dilakukanlah berbagai cara untuk dapat menembus kokohnya dinding ideologi yang dianut bangsa Aceh, termasuk dengan menyusupkan seorang pakar budaya dan tokoh pendidikan Belanda, Dr. Snouck Hugronje, ke dalam masyarakat adat Aceh. Snouck Hugronje sangat serius menjalankan tugas ini, bahkan sarjana dari Universitas Leiden ini sempat memeluk Islam untuk memperlancar misinya. Di dalaminya pengetahuan tentang agama Islam, demikian pula tentang bangsa-bangsa, bahasa, adat-istiadat di Indonesia dan perihal yang khusus mengenai pengaruh-pengaruhnya bagi jiwa dan raga penduduk (H. Mohammad Said b, 1985:91).

Snouck Hugronje menyarankan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar mengubah fokus serangan yang selama ini selalu berkonsentrasi ke Sultan dan kaum bangsawan, beralih kepada kaum ulama. Menurut Snouck Hugronje, tulang punggung perlawanan rakyat Aceh adalah kaum ulama. Oleh sebab itu, untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh, maka serangan harus diarahkan kepada kaum ulama Aceh tersebut. Secara lebih detail, Snouck Hugronje menyimpulkan hal-hal yang harus dilakukan untuk dapat menguasai Aceh, antara lain :

Hentikan usaha mendekat Sultan dan orang besarnya.
Jangan mencoba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari para ulama.
Rebut lagi Aceh Besar.
Untuk mencapai simpati rakyat Aceh, giatkan pertanian, kerajinan, dan perdagangan.
Membentuk biro informasi untuk staf-staf sipil, yang keperluannya memberi mereka penerangan dan mengumpulkan pengenalan mengenai hal ihwal rakyat dan negeri Aceh.
Membentuk kader-kader pegawai negeri yang terdiri dari anak bangsawan Aceh dan membikin korps pangrehpraja senantiasa merasa diri kelas memerintah (Said b, 1985:97).
Saran ini kemudian diikuti oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan menyerang basis-basis para ulama, sehingga banyak masjid dan madrasah yang dibakar Belanda. Saran Snouck Hugronje membuahkan hasil: Belanda akhirnya sukses menaklukkan Aceh. Pada 1903, kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam semakin melemah seiring dengan menyerahnya Sultan M. Dawud kepada Belanda. Setahun kemudian, tahun 1904, hampir seluruh wilayah Aceh berhasil dikuasai Belanda. Walaupun demikian, sebenarnya Aceh tidak pernah tunduk sepenuhnya terhadap penjajah. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat tetap berlangsung. Aceh sendiri cukup banyak memiliki sosok pejuang yang bukan berasal dari kalangan kerajaan, sebut saja: Chik Di Tiro, Panglima Polim, Cut Nya` Dhien, Teuku Umar, Cut Meutia, dan lain-lainnya. Akhir kalam, sepanjang riwayatnya, Kesultanan Aceh Darussalam telah dipimpin lebih dari tigapuluh sultan/ratu. Jejak yang panjang ini merupakan pembuktian bahwa Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi peradaban besar yang sangat berpengaruh terhadap riwayat kemajuan di bumi Melayu.

2. Silsilah

Sepanjang riwayat dari awal berdiri hingga keruntuhannya, Kesultanan Aceh Darussalam tercatat telah berganti sultan hingga tigapuluh kali lebih. Berikut ini silsilah para sultan/sultanah yang pernah berkuasa di Kesultanan Aceh Darussalam :
Sulthan Ali Mughayat Syah (1496-1528)
Sulthan Salah ad-Din (1528-1537)
Sulthan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar (1537-1568)
Sulthan Husin Ibnu Sultan Alauddin Ri`ayat Syah (1568-1575)
Sulthan Muda (1575)
Sulthan Sri Alam (1575-1576)
Sulthan Zain Al-Abidin (1576-1577)
Sulthan Ala al-din mansyur syah (1576-1577)
Sulthan Buyong atau Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra (1589-1596)
Sulthan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu (1596-1604)
Sulthan Ali Riayat Syah (1604-1607)
Sulthan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam (1607-1636)
Sulthan Iskandar Tsani (1636-1641)
Sulthanah (Ratu) Tsafiatu' ddin Taj 'Al-Alam / Puteri Sri Alam (1641-1675)
Sulthanah (Ratu) Naqi al-Din Nur Alam (1675-1678)
Sulthanah (Ratu) Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688)
Sulthanah (Ratu) Kamalat Sayah Zinat al-Din (1688-1699)
Sulthan Badr al-Alam Syarif Hasyim Jamal al-Din (1699-1702)
Sulthan Perkasa Alam Syarif Lamtui (1702-1703)
Sulthan Jamal al-Alam Badr al-Munir (1703-1726)
Sulthan Jauhar al-Alam Amin al-Din (1726)
Sulthan Syams al-Alam (1726-1727)
Sulthan Ala al-Din Ahmad Syah (1723-1735)
Sulthan Ala al-Din Johan Syah (1735-1760)
Sulthan Mahmud Syah (1760-1781)
Sulthan Badr al-Din (1781-1785)
Sulthan Sulaiman Syah (1785-1791)
Sulthan Alauddin Muhammad Daud Syah (1791-1795)
Sulthan Ala al-Din Jauhar Alam Syah (1795-1815)
Sulthan Syarif Saif al-Alam (1815-1818)
Sulthan Ala al-Din Jauhar Alam Syah (1818-1824)
Sulthan Muhammad Syah (1824-1838)
Sulthan Sulaiman Syah (1838-1857)
Sulthan Mansyur Syah (1857-1870)
Sulthan Mahmud Syah (1870-1874)
Sulthan Muhammad Daud Syah (1874-1903)
(Catatan : Sulthan Aceh Ke-29 dan 31 adalah orang yang sama )

3. Wilayah Kekuasaan

Daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam, dari masa awalnya hingga terutama berkat andil Sultan Iskandar Muda, mencakup antara lain hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Tamiang, Pedir, Meureudu, Samalanga, Peusangan, Lhokseumawe, Kuala Pase, serta Jambu Aye. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga berhasil menaklukkan seluruh negeri di sekitar Selat Malaka termasuk Johor dan Malaka, kendati kemudian kejayaan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda mulai mengalami kemunduran pasca penyerangan ke Malaka pada 1629.


Istana Kesultanan Aceh Darussalam sekitar Abad ke-14 dan 15 Masehi

Selain itu, negeri-negeri yang berada di sebelah timur Malaya, seperti Haru (Deli), Batu Bara, Natal, Paseman, Asahan, Tiku, Pariaman, Salida, Indrapura, Siak, Indragiri, Riau, Lingga, hingga Palembang dan Jambi. Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam masih meluas dan menguasai seluruh Pantai Barat Sumatra hingga Bengkulen (Bengkulu). Tidak hanya itu, Kesultanan Aceh Darussalam bahkan mampu menaklukkan Pahang, Kedah, serta Patani. Pembagian wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda diuraikan sebagai berikut:

1. Wilayah Aceh Raja

Dibagi dalam tiga Sagoi (ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kecamatan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Panglima Sagoe, yaitu:

Sagoe XXII Mukim,
Sagoe XXV Mukim
Sagoe XXVI Mukim.

Di bawah tiap-tiap Panglima Sagoe terdapat beberapa Uleebalang dengan daerahnya yang terdiri dari beberapa Mukim (ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kelurahan/desa). Di bawah Uleebalang terdapat beberapa Mukim yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Imeum. Mukim terdiri dari beberapa kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Keutjhi.

2. Daerah Luar Aceh Raja

Daerah ini terbagi dalam daerah-daerah Uleebalang yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Uleebalang Keutjhi. Wilayah-wilayah di bawahnya diatur sama dengan aturan wilayah yang berlaku di Daerah Aceh Raja.

3. Daerah yang Berdiri Sendiri

Di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam terdapat juga daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam lingkup Daerah Aceh Raja ataupun Daerah Luar Aceh Raja. Daerah-daerah yang berdiri di perintahkan oleh uleebalang untuk tunduk kepada Sultan Aceh Darussalam (hasjmy, 1961:3)

4. Sistem Pemerintahan

Ketika dipimpin oleh Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar (1577-1589), Kesultanan Aceh Darussalam sudah memiliki undang-undang yang terangkum dalam kitab Qanun Syarak Kesultanan Aceh Darussalam. Undang-undang ini berbasis pada Al-Quran dan Hadits yang mengikat seluruh rakyat dan bangsa Aceh. Di dalamnya, terkandung berbagai aturan mengenai kehidupan bangsa Aceh, termasuk syarat-syarat pemilihan pegawai kerajaan. Namun, fakta sejarah menunjukkan, walaupun Aceh Darussalam telah memiliki undang-undang, ternyata belum cukup untuk menjadikannya sebagai sebuah kerajaan konstitusional.

Pada era kepemimpinan Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604), Kesultanan Aceh Darussalam memiliki susunan pemerintahan yang sudah cukup mapan. Kesultanan diperintah oleh Sultan dengan bantuan lima orang besar (tokoh-tokoh yang dihormarti), bendahara, empat syahbandar. Pada saat itu, angkatan perang yang dimiliki Kesultanan Aceh Darussalam cukup kuat, yaitu mempunyai 100 kapal perang di mana setiap kapal bisa ditempatkan sekitar 400 orang prajurit. Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga mempunyai banyak sekali meriam-meriam besar yang terbuat dari baja. Kekuatan pertahanan darat diperkuat juga dengan adanya barisan gajah yang dipergunakan oleh para hulubalang (Said a, 1981:218-219).

Selanjutnya, pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) merupakan masa kebanggaan dan kemegahan, tidak hanya dalam hal pengaruh dan kekuasaan, tetapi juga di bidang penertiban susunan pemerintahan, terutama dalam hal mengadakan penertiban perdagangan, kedudukan rakyat sesama rakyat (sipil), kedudukan rakyat terhadap pemerintah, kedudukan sesama anggota pemerintahan, dan sebagainya. Sultan Iskandar Muda telah merumuskan perundang-undangan yang terkenal dengan sebutan Adat Makuta Alam yang disadur dan dijadikan landasan dasar oleh sultan-sultan setelahnya.

Penertiban hukum yang dibangun Sultan Iskandar Muda memperluas kebesarannya sampai ke luar negeri, antara lain India, Arab, Turki, Mesir, Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, dan Tiongkok. Banyak negeri tetangga yang mengambil aturan-aturan hukum di Aceh untuk ditiru dan diteladani, terutama karena peraturan itu berunsur kepribadian yang dijiwai sepenuhnya oleh hukum-hukum agama. Dengan demikian, Adat Makuta Alam yang dicetuskan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda adalah adat yang bersendi syara`. Hukum yang berlaku di Kesultanan Aceh Darussalam ada dua yakni hukum Islam dan hukum adat.


Dalam makalah bertajuk “Ichtisar Susunan dan Sistem Keradjaan Atjeh di Zaman Sultan Iskandar Muda” (1961) yang ditulis oleh A. Hasjmy disebutkan, susunan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda menempatkan Sultan sebagai penguasa tertinggi pemerintahan, baik dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sebagai penguasa tertinggi, Sultan memiliki hak-hak istimewa, antara lain:

Pembebasan orang dari segala macam hukuman.
Membuat mata uang.
Memperoleh hak panggilan kehormatan “Deelat” atau “Yang Berdaulat”.
Mempunyai kewenangan untuk mengumumkan dan memberhentikan perang.


Mata uang Kesultanan Aceh Darussalam

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Sultan Aceh Darussalam dibantu oleh beberapa lembaga pendukung kesultanan, yaitu antara lain:

1. Majelis Musyawarah

Ketua dari majelis ini adalah Sultan Aceh Darussalam sendiri, sedangkan wakilnya adalah Wazir A`am (Menteri Pertama), dan anggota-anggotanya diangkat dari kalangan beberapa menteri serta dari kaum cerdik-pandai.

2. Pengadilan Sultan (Mahkamah Agung)

Sultan Aceh Darussalam juga menjadi ketua dari lembaga pengadilan tertinggi ini, sedangkan sebagai wakil adalah Ketua Kadhi Malikul Adil, dan anggota-anggotanya diangkat dari kalangan ulama dan cerdik-pandai.

3. Majelis Wazir (Dewan Menteri)

Sultan Aceh Darussalam duduk sebagai ketua majelis ini, sedangkan Wazir A`am (Menteri Pertama) bertindak sebagai wakilnya, dan anggota-anggotanya adalah dari kalangan para menteri kesultanan.

Selain itu, Sultan Aceh Darussalam bertindak sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang dan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan Perang yang bergelar Laksamana sebagai wakilnya. Sultan juga berposisi sebagai Pemimpin Tertinggi Kepolisian yang dibantu oleh Kepala Polisi Negara selaku wakilnya. Ibukota Kesultanan Bandar Aceh Darussalam (termasuk istananya) berada langsung di bawah pimpinan Sultan yang dibantu oleh pejabat dengan gelar Teuku Panglima Kawaj sebagai wakilnya.

Di samping itu, Sultan dibantu pula oleh dua orang Sekretaris Kesultanan yang terdiri dari dua gelar, yaitu (1) Teuku Keureukon Katibumuluk Sri Indrasura (jabatan ini kira-kira seperti Menteri Sekretaris Negara), dan (2) Teuku Keureukon Katibulmuluk Sri Indramuda (semacam Ajun Sekretaris Negara) (Hasjmy, 1961:2).

5. Kondisi Sosial-Ekonomi

Penduduk Aceh sangat gemar berniaga. Mereka berbakat dagang karena memiliki cukup banyak pengalaman dalam bidang tersebut. Selain itu, kebanyakan masyarakat Aceh juga ahli dalam sektor pertukangan. Banyak di antara penduduk Aceh yang bermatapencaharian sebagai tukang emas, tukang meriam, tukang kapal, tukang besi, tukang jahit, tukang periuk, tukang pot, dan juga suka membuat berbagai macam minuman. Mengenai alat transaksi yang digunakan, pada sekitar abad ke-16, masyarakat Aceh yang bernaung di bawah pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sudah mengenal beberapa jenis mata uang. Uang yang digunakan di Aceh kala itu terbuat dari emas, kupang, pardu, dan tahil (Said a, 1981:219).


***

Referensi :
Hasjmy, A. 1961. Ichtiar Susunan dan Sistem Keradjaan Atjeh di Zaman Sultan Iskandar Muda. Banda Aceh: Tidak Diterbitkan.
Langen, van, K.F.H. 1986. Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan. Alih Bahasa oleh Aboe bakar. Banda Aceh: Dokumentasi dan Informasi Aceh
Lombard, Denys. 2007. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Said, Mohammad, H., a. 1981. Aceh Sepanjang Abad (Jilid Pertama). Medan: PT Percetakan dan Penerbitan Waspada medan.
_______, b. 1985. Aceh Sepanjang Abad (Jilid Kedua). Medan: PT Percetakan dan Penerbitan Waspada medan.
Sufi, Rusdi & Wibowo, Agus Budi, a. 2006. Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
_______, b. 2004. Ragam Sejarah Aceh. Badan Perpustakaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Sulaiman, Isa. 1997. Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
_______, & A.R., Madjid, A. (eds.). Belanda dan Aceh, Sebuah Bibliografi Sejarah. Aceh: Dinas Kebudayaan Aceh.
Sumber Foto:
Lombard, Denys. 2007. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Kepustakaan Populer Media.


Readmore: http://www.atjehcyber.net/2011/04/kesultanan-aceh-darussalam-full.html#ixzz3kNyHWsWA
Sumber: @atjehcyber | fb.com/atjehcyberID

SILSILAH RAJA-RAJA KERAJAAN ACEH DARUSSALAM

1. Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah 916-936 H (1511 - 1530 M)

2. Sultan Salahuddin 939-945 H (1530 - 1539M)

3. Sultan Alaidin riayat syah II, terkenal dengan nama AL Qahhar 945 - 979 H (1539 - 1571M)

4. Sultan Husain Alaidin Riayat Syah III, 979 - 987 H (1571 - 1579 M)

5. Sultan Muda bin Husain Syah, usia 7 bulan, menjadi raja selama 28 hari

6. Sultan Mughal Seri Alam Pariaman Syah,987 H (1579M) selama 20 hari

7. Sultan Zainal Abidin, 987 - 988 H (1579 - 1580 M)

8. Sultan Aialidin Mansyur Syah, 989 -995H (1581 -1587M)

9. Sultan Mugyat Bujang, 995 - 997 H (1587 - 1589M)

10.Sultan Alaidin Riayat Syah IV, 997 - 1011 H (1589 - 1604M)

11.Sultan Muda Ali Riayat Syah V 1011 - 1015 H (1604 - 1607M)

12.Sultan Iskandar Muda Dharma Wangsa Perkasa Alam Syah 1016 - 1045H (1607 - 1636M)

13.Sultan Mughayat Syah Iskandar Sani,1045 - 1050 H (1636 - 1641M)

14.Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat, 1050-1086H (1641 - 1671M)

15.Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (anak angkat safiatuddin), 1086 - 1088 H (1675-1678 M)

16.Sultanah Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah (putri dari naqiatuddin) 1088 - 1098 H (1678 - 1688M)

17.Sultanah Sri Ratu Kemalat Syah (anak angkat safiatuddin) 1098 - 1109 H (1688 - 1699M)

18.Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamalul Lail 1110 - 1113 H (1699 - 1702M)

19.Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtoi bin Syarif Ibrahim. 1113 - 1115H (1702 -1703 M)

20.Sultan Jamalul Alam Badrul Munir bin Syarif Hasyim 1115 - 1139 H (1703 - 1726M)

21.Sultan Jauharul Alam Imaduddin,1139H (1729M)

22.Sultan Syamsul Alam Wandi Teubeueng

23.Sultan Alaidin Maharaja Lila Ahmad Syah 1139 - 1147H (1727 - 1735H)

24.Sultan Alaidin Johan Syah 1147 - 1174 (1735-1760M)

25.Sultan Alaidin Mahmud Syah 1174 -1195 H (1760 - 1781M)

26.Sultan Alaidin Muhammad Syah 1195 -1209 H (1781 - 1795M)

27.Sultan Husain Alaidin Jauharul Alamsyah,1209 -1238 H (1795-1823M)

28.Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah 1238 - 1251 H (1823 - 1836M)

29.Sultan Sulaiman Ali Alaidin Iskandar Syah 1251-1286 H (1836 - 1870 M)

30.Sultan Alaidin Mahmud Syah 1286 - 1290 H (1870 - 1874M)

31.Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah, 1290 -.....H (1884 -1903 M)


Sultan Alaiddin Muhammad Daud syah adalah sultan terakhir dari kerajaan aceh darussalam, beliau berjuang dan bergerilya selama 29 tahun dan beliau tidak pernah menyerahkan kedaulatan negaranya kepada pihak belanda. pada tahun 1903 beliau ditangkap oleh belanda dan diasingkan ke ambon, maluku dan terakhir dipindahkan ke jawa. beliau mangkat dijakarta pada tahun 1939.

Nah ini lah silsilah pemimpin kerajaan aceh yang disadur dari buku tawarikh raja- raja kerajaan aceh. oleh Tgk M Yunus Jamil..

Sejarah Aceh, Fondasi Hubungan Luar Negeri Ri-Turki?

Penulis : Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif global future Institute



30 Juli hingga 1 Agustus 2015, Presiden Turki Tayyip Erdogan berkunjung ke Indonesia. Secara geografis jarak Indonesia dan Turki memang berjauhan. Tapi kalau menengok ke belakang, di era abad ke-16 dan abad ke-19, Aceh pernah menjadi "Sahabat terjauh Turki" (Secara geografis) dalam konstalasi global saat itu.


Hubungan Indonesia-Turki, kalau mau ditelisik ke abad ke-16, dirintis melalui hubungan antara Aceh dan Turki di era Raja Sulaeman yang Agung, yang kemudian diteruskan oleh Raja Selim II. Inilah jejak-jejak hubungan Turki dan Nusantara.

Bersamaan dengan kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia, kebetulan saya membaca buku suntingan R Michael Feener dan Anthony Reid bertajuk "Memetakan Masa Lalu Aceh". Dalam salah satu bab dari buku ini, Ismail Hakki Goksoy, meneliti Hubungan Turki Usmani -Aceh berdasarkan riset-riset arsip yang bersumber dari Turki di abad ke-16.

Melalui dokumentasi tersebut terungkap kedatangan utusan Aceh ke Istambul dan permintaan bantuan militer dari Turki, juga persiapan kunjungan angkatan laut Turki ke Sumatra untuk mendukung Aceh pada 1567 dalam rangka melawan pasukan Portugis.

Kala itu Aceh, khususya daerah Pasai dan Pidie di Sumatra Utara merupakan pusat produksi dan ekspor lada. Sehingga Portugis yang kala itu mulai mendominasi Samudra Hindia, menetapkan Aceh sebagai sasaran untuk ditaklukkan.

Di era Raja Sulaeman berkuasa di Turki (1520-1566), yang kemudian diteruskan oleh Raja Selim II (1566-1574), memandang Turki sebagai pelindung seluruh dunia Islam, dan berketetapan hati untuk menjaga jalur haji dan perdagangan timur tetap terbuka. Sehingga Turki berkewajiban untuk melindungi negeri-ngeri Islam kecil dari serangan Portugis.

Dengan demikian, Turki merasa perlu memberi bantuan militer kepada Aceh dan juga Sumatra dan Malaka untuk melindungi daerah tersebut sebagai pusat perdagangan merica dan rempah-rempah.

Maka pada sekitar 1540-an, Sultan Aceh Alauddin menandatangani perjanjjian dengan Gubernur Turki Usmani di Mesir atas nama Raja Sulaeman untuk menghadapi Portugis. Berdasarkan arsip-arsip dan dokumen sejarah yang berhasil dihimpun oleh Ismalil Hakki Goksoy, terungkap bahwa pada 1540 dan 1547, tentara turki merupakan bagian dari pasukan Aceh. Bahkan diduga sejak 1530-an Aceh telah mempekerjakan pasukan dan ahlli militer Turki meskipun secara perorangan.

Agaknya, Turki dan Aceh dipesatukan oleh sikap yang sama untuk menghadapi ancaman Portugis yang mencoba menguasai jalur laut penting di daerah Pasai dan Sumatra. Dalam surat Sultan Aceh Alauddin kepada Raja Turki, disebutkan bahwa Portugis telah menyerang kapal Aceh yang penuh dengan muatan lada, kain tenun sutra, kayu manis, cengkih, kamper dan beberapa barang berharga lainnya yang sedang dikirim ke Mekah pada 1564-1565. Akhirnya kapal Aceh tenggelam akibat tembaran Meriam jarak jauh angkatan laut Portugis. 500 awak Muslim tewas di lautan dan yang masih hidup diambil sebagai budak.

Di era Raja Selim II, Turki menyanggupi permintaan Sultan Alauddin untuk mengirim ke Aceh angkatan laut yang terdiri dari 15 kapal dayung dan dua perahu layar. Sekadar informasi, Turki sejak masa kekuasaan Raja Sulaeman yang agung, praktis menguasai seluruh negeri-negeri Islam di kawasan Timur Tengah. Sehingga pada perkembangannya kemudian, mulai mempertimbangkan perluasan pengaruh di kawasan Asia Barat dan Asia Tenggara.

Sayangnya, di tengah-tengah persiapan untuk memberangkatkan armada yang berada di bawah komando Turki ke Aceh, tiba-tiba meletus pemberontakan di Yaman yang waktu itu merupakan negara satelit di Timur Tengah. Sehingga Angkatan Laut yang seharusnya berangkat ke Aceh akhirnya diarahkan ke Yaman untuk memerangi pemberontak. Dan pengriman pasukan ditunda setelah pemberontakan berhasil dipadamkan.

Meski bantuan militer Turki akhirnya tidak jadi kenyataan akibat situasi politik pada waktu itu, namun ikatan erat antara Aceh dan Turki telah terjalin, dan tetap dikenang sebagai persahabatan langgeng antara rakyat Aceh dan Turki.

Hubungan Aceh-Turki berkembang terus pada abad ke-19, di era Sultan Aceh Daud Shah dan Turki di era Raja Abdul Hamid II. Juga di bidang kerjasama militer. Hanya kali ini, bantuan militer ditujukan untuk membantu Aceh melawan Belanda. Meski hanya berskala kecil.

Pada abad ke-16 hingga abad ke-18, Aceh memang punya nilai strategis secara geopolitik, mengingat posisinya di lini depan dunia perdagangan dan maritim, sehingga memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi sekaligus sebagai pusat jaringan kegiatan budaya dan politk sepanjang Samudra Hindia pada periode tersebut.

Sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis, nampaknya membuka pintu bagi beberapa wilayah yang sekarang masuk Aceh dan Sumatra Utara, sebagai alternatif pusat perdagangan dan ekspor lada dan rempah-rempah. Karena dengan direbutnya Malaka dan Goa, jalan lada yang dulunya lewat Laut Merah, Kairo dan Laut Tengah sampai ke dunia barat, berangsur-angsur telah bergeser melalui Tanjung Harapan. Yang tentunya menguntungkan Portugis.

Alhasil, para pedagan rempah-rempah dan lada lebih suka berlayar ke pelabuhan-pelabuhan dagang di Sumutra. Perlu diketahui, Aceh punya satu keuntungan. Yaitu sebagai tempat persinggahan pertama di tanah Sumatra bagi kapal-kapal yang datang dari barat, karena jauh lebih dari pelabuhan manapun di sebelah timur.

Dan Aceh, saat itu, merupakan negeri pertama di pantai Pulau Sumatra yang menghadap ke selat. Maka atas prakarsa dari seorang raja Aceh, kemudian mencoba menggabungkan beberapa pelabuhan dagang yang berada di bawah kekuasaannya. Itulah sebabnya Pasai dan Pidie, yang kala itu merupakan pusat perdagangan dan ekspor lada dan rempah-rempah, takluk di bawah kekuasaan Aceh pada abad ke-16. Dan bahkan menjadi daerah basis perlawanan terhadap dominasi Portugis di Malaka.

Singkat cerita, merujuk pada buku karya Denny Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), aktivitas perdagangan Aceh di paruh pertama abad ke 17 cukup besar dan mendunia, karena menjalin hubungan dengan Cina, dunia Melayu, India, Timur Tengah, dan Eropa.

Inilah era antara Malaka dan kekuasaan Portugis menuju era kolonialisme Belanda di Batavia (Jakarta), ketika Aceh memainkan peran penting dalam sejarah politik internasional.

Semoga menginspirasi para penyusun kebijakan strategis politik luar negeri RI sehingga Indonesia bisa kembali berjaya di percaturan politik internasional. Ironis ketika para diplomat dan pimpinan nasional saat ini kalah imajinatif dibandingkan dengan Sultan Ali Mughayat Syah, Sultan Aliuddin Ri'ayat Syah al Kahhar, dan Sultan Iskandar Muda.

Misteri Meurah Pupok yang Malang

Makam Pangeran Pocut Meurah Pupok putra Sultan Iskandar Muda korban fitnah

Oleh Thayeb Loh Angen
Meurah adalah julukan raja-raja di Aceh sebelum datangnya agama Islam. Setelahnya, gelar Meurah berganti dengan Sultan. Meurah Pupok memiliki nama panggilan sayang, yaitu Poteu Tjoet (Pocut). Poteu artinya “raja”, sedangkan Tjoet artinya “kecil”. Meurah Pupok adalah putra kesayangan Sultan Iskandar Muda.

Kematian Meurah Pupok adalah salah satu malapetaka terbesar dalam Kesultanan Aceh Darussalam. Ketika para pembantunya menanyakan kepada Sulan Iskandar Muda, mengapa hingga sampai hati melaksanakan hukuman pancung pada anak laki-lakinya yang telah dipersiapkan untuk menggantikan kedudukan beliau sebagai Sultan Aceh nantinya, maka Sultan menjawab,

“Matee aneuk meupat jirat, tapi matee hukom pat tamita”.

(tewas anak dapat ditandai makamnya tapi bila hilang hukum akan dicari kemana).

Meurah Pupok, putranya tersebut merupakan satu-satunya penerus Kesultanan Aceh. Berdasarkan literatur Bustanussalatin dan keterangan dari pamplet yang tertera di makam Meurah Pupok di Komplek Peutjut (Kherkoff).

Malapetaka itu berawal ketika seorang tentara asal Pedir melaporkan bahwa Meurah Pupok telah berzina dengan istrinya. Ia mengaku telah membunuh perempuan tersebut. Ia meminta keadilan Sultan Iskandar Muda supaya membunuh Meurah Pupok demi keadilan. Sultan Iskandar Muda ingin menyampaikan itu kepada Qadhi Malikul Adil sebagai ketua mahkamah kesultanan. Namun Putri Kamaliah atau Putroe Phang bersikeras bahwa sultan bisa melakukan hukuman itu sendiri.

Sebelum eksekusi pancung dilaksanakan, keputusan ini telah dicegah oleh banyak pihak dalam istana Darud Dunia termasuk Seri Raja Panglima Wazir Mizan (Menteri Kehakiman Kerajaan Aceh) dengan membujuk agar hukuman itu tidak dilaksanakan. Tetapi Putri Kamaliah tetap bersikeras bahwa Meurah Pupok harus dipancung. Sultan Iskandar Muda tidak percaya tuduhan terhadap putranya yang ta’at tersebut, namun karena desakan Putri Kamaliah dan orang di sekelilingnya, maka tanpa pengadilan Meurah Pupok pun dipancung di hadapan ribuan masyarakat banyak.

Setelah Meurah Pupok dibunuh, sehari setelahnya Sultan mengangkat Iskandar Tsani sebagai putra mahkota penggantinya. Tak lama setelah itu, Sultan Iskandar Muda wafat karena sakit yang menurut dugaan orang terpercayanya, ia diracun. Satu pihak lagi mengatakan bahwa penyesalan karena membunuh anaknya sendiri tanpa kesalahan membuat ia kehilangan semmangat hidup. Maka lemahlah pemerintahan kesultanan saat itu.

Karena Iskandar Tsani telah diangkat sebagai putra mahkota, maka ia diangkat sebagai sultan Aceh pengganti Iskandar Muda. Namun, Putri Safiatuddin mencium ketidak beresan itu. Bagaimana sebuah peristiwa bisa begitu aneh, orang-orang yang dicintainya meninggal dalam waktu hampir bersamaan. Karena tidak percaya abang kesayangannya berzina, maka ia dan pengawal terpercayanya mencari kebenaran. Ia menemukan bahwa itu adalah fitnah yang telah dirancang. Lelaki yang melaporkan istrinya berzina tersebut, tewas beberapa hari setelahnya.

Setelah Safiatuddin berhasil menguak kebenaran, ia menyampaikannya kepada Tuha Peuet Kesultanan dan seluruh menteri, maka suaminya yang merupakan anak Putri Pahang, Iskandar Tsani, dimakzulkan. Safiatuddin menemukan bahwa Putri Pahang di balik konspirasi itu kerjasama dengan Nuruddin. Karena peristiwa itulah makam Putri Pahang tidak diketahui sampai sekarang, dan Nuruddin melarikan diri ke negeri asalnya, Ranir, India setelah kalah debat dengan seorang murid Hamzah Fansuri. Lalu, Safiatuddin memasang batu nisan selayaknya keluarga kesultanan di makam Meurah Pupok.

Sumber: Po Cut Salma, dan orang tua turunan pembesar Kesultanan Aceh Darussalam lainnya.

Thayeb Loh Angen, juru propaganda kebudayaan.

MEURAH SANG PEMBELA SYARI,AT ISLAM

Tuesday, 11 September 2012 06:03

Komplek Makam Kerkhoff (yang berarti halaman depan gereja) berukuran 150 x 200 M. berlokasi di Jalan Teuku Umar, Kampung Sukaramai, Blower (samping Blang Padang), berbatasan dengan museum tsunami dan SMA Budi Darma Katolik. Banda Aceh tampak lenggang saat saya dan beberapa teman-teman dari Adab Sejarah Kebudayaan IAIN Ar-raniry dan mahasiswa sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala. Memasuki arena pemakaman yang di sebut juga perkuburan pjocut tepat pada jam 2 siang pada tanggal 17 Mei 2012.

Diantara makam kuburan serdadu belanda yang tewas dalam perang aceh kawasan kerkhoff ini jika kita sedikit jeli ternyata terdapat tiga makam dari kerajaan Aceh tepatnya pada masa pemerintahan sultan iskandar muda dan salah satu dari kuburan ini merupakan saksi bisu bahwa Iskandar Muda adalah seorang Raja yang benar-benar adil dalam memerintah serta tidak pandang bulu dalam memberi hukuman, serta seorang raja yang benar-benar kaffah dalam menengakkan syariat islam Jauh sebelum berlakunya landasan yuridis UU Nomor 11 Tahun 2006 yang memberi ruang cukup luas bagi penerapan Syari’at Islam di Serambi Makkah makam tersebut tenyata adalah makam anaknya bernama Meurah pupok.

Meski sangat di sayangkan makam peninggalan sejarah tentang syariat islam pernah di terapkan sedemikian ketatnya di Aceh pada masa iskandar muda ( yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636 dan berhasil mengantarkan Aceh pada masa kejayaannya, serta mampu menempatkan kerajaan Islam Aceh di peringkat kelima di antara kerajaan terbesar Islam di dunia) kurang terawat di bandingkan makam-makam di sekitarnya yang berdiri megah dan bagus perawatannya.
Kisah sang meurah pupok.

Meurah adalah gelar raja-raja di Aceh sebelum datangnya agama Islam. Dalam bahasa Gayo, Meurah disebut Marah, Meurah Pupok adalah putra kesayangan Sultan Iskandar Muda yang hidupnya harus berakhir tragis. Menurut sebuah riwayat Sultan Iskandar Muda memiliki dua anak, yang pertama adalah Meurah Pupok yang berasal dari istrinya seorang Putri Gayo(jadi bukan hal aneh jika di Gayo ada pemakaman yang di beri nama ‘meurah pupok’). Yang kedua adalah wanita yang bernama Safiatuddin yang berasaal dari istrinya Putri Pedir/Pidie. Meurah Pupok dikenal sebagai seorang Pangeran yang terampil menunggang kuda. Meurah Pupok menjadi harapan Sultan Iskandar Muda untuk menggantikannya.

Dalam banyak kisah di ceritakan bahwa Sang Putra Mahkota, Meurah Pupok, harus mengakhiri hidupnya di ujung pedang Sultan Iskandar Muda. Meurah Pupok dituduh telah berbuat zina maka berdasarkan hukum yang di tegakkan si pelaku sekalipun dia anak raja, harus dihukum sebagai ganjaran atas perbuatannya. Peristiwa penghukuman oleh Sultan terhadap Putra Mahkota merupakan latar lahirnya ungkapan filosofis “Mate aneuk meupat jeurat, gadoh adat hana pat tamita”.

Adat harus ditegakkan meski anak harus dikorbankan karena pada masa itu syariat islam benar-benar di jalankan tanpa pandang bulu. Dan adat harus bersumber pada syariat islam yang sumber utamanya adalah Al-qur’an dan Hadist sehingga menegakkan adat dapat identik juga dengan menegakkan hukum Islam seperti yang tertuang dalam filosofi “ Hukom ngen adat lage zat ngen sifheut”.

Namun dalam kisah lain di sebutkan bahwa tragedi Meurah Pupok ini sebetulnya memang telah dirancang sedemikian rupa oleh kelompok politisi istana yang berkhianat. Mereka dengan licik memanfaatkan Meurah Pupok yang tengah terjerat cinta. Konon ini merupakan permainan kelas tinggi. Meurah yang menjadi target, masih teramat lugu dengan kemudaannya sehingga tidak menyadari jebakan tersebut. Maka akhirnya pengkondisian itu berjalan sukses. Pupok terbukti berzina. Memang ia merupakan anak raja, tapi hukum syariah tidak boleh dinodai.

Dugaan ini muncul di sebabkan oleh hipotesa Meurah Pupok adalah putra mahkota yang akan menggantikan posisi ayahandanya sebagai Sultan di kemudian hari, sehingga ada dari politisi istana yang tidak mengiginkan hal ini.
Sultan dirundung kesedihan mendalam yang terus menerus ini membuat Sultan jatuh sakit. Sakitnya berlangsung terus dan semakin parah. Dalam beberapa waktu kemudian Sultan Iskandar Muda yang perkasa ini akhirnya mangkat tepatnya pada tanggal 27 Desember 1636. Dan di gantikan oleh Sultan Iskandar Tsani.

Setelah Sultan Iskandar Tsani mangkat ditunjuklah istrinya yang juga anak Sultan Iskandar Muda dan adik Meurah Pupok yaitu Ratu Tajul Alam Syafiatuddin menjadi Ratu Penguasa Kesultanan Aceh. Dalam masa kepemimpinan Ratu Tajul Alam Syafiatuddin ia mencoba memulihkan kembali nama baik abangnya Meurah Pupok, karena sesungguhnya abangnya tersebut tidak sepenuhnya salah. Abangnya dijebak oleh politisi yang jahat.

Ratu kemudian membangun makam untuk abangnya Meurah Pupok yaitu suatu bangunan yang indah yang menjadi kenang-kenangan bagi peristiwa masa lalu untuk dijadikan pelajaran agar para penguasa dan keluarganya harus lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Bangunan makam ini disebut dengan Kandang Poteu Cut.

Kandang ini terletak pada lokasi strategis yaitu disisi barat Kandang Perak dan Taman Sari pada tepi jalan masuk ke Medan Khayali(sekarang di antara SMA Budi Darma katolik dan Museum Tsunami). Namun, makam Meurah Pupok yang disebut Peucut ini sempat dihancurkan Belanda(Peucut berasal dari Pocut yang berarti putra kesayangan).
Meurah pupok dan Penegakan Syariat saat ini

Demi menegakan hukum Sultan Iskandar Muda rela menghukum mati anaknya sendiri yang di ketahui merupakan putra kesayangannya sekaligus penerus kekuasaannya. Meskipun kemudian diketahui kesalahan anaknya tersebut akibat fitnah tetap saja Sejarah telah memberikan pelajaran yang luar biasa buat kita, hukum memang harus ditegakan, namun kekuasaan itu pun sarat dengan penuh tipu daya sehingga kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan saat menjadi seorang penguasa.

Makam meurah pupok memang telah memberikan pelajaran secara tidak langsung dalam penerapan sariat islam di Aceh, namun alangkah di sayangkan kisah ini tidak terlalu popular dan banyak di antara rakyat Aceh tidak tau menahu tentang peristiwa penegakan syariat pada masa iskandar muda serta peniggalan purbakala ini tidak di rawat seperti makam-makam yang ada di sekitarnya.

Semoga sedikit ulasan sejarah, akan mampu mengajari kita menata hari esok yang lebih baik serta meraih peradaban yang lebih tinggi, sebab sejarah adalah pengalaman beharga untuk masa yang akan datang. Salam Jas Merah ( dari berbagai sumber ).
penulis adalah Nita Juniarti Mahasiswa Fakultas Adab Jurusan Ask.

SEPUCUK SURAT DARI SULTAN OTTOMAN TURKI UNTUK SULTAN ACEH,

akhirnya muncul di jejaring sosial Twitter. Surat itu berasal dari abad ke-15.

Adalah akun Lost Islamic History @LostIslamicHist yang memuat surat itu disertai pengantar, “A letter from the Ottoman sultan in #Istanbul to the sultan of #Aceh,.

Postingan itu memang tidak menjelaskan secara detail isi surat itu. Namun, jika mengacu kepada sejarah. Kerajaan Aceh Darussalam memiliki hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki Utsmani sejak abad 15. Saat itu Turki merupakan kerajaan kekhalifahan Islam terbesar di dunia setelah berhasil menaklukkan Konstatinopel yang dikuasai pasukan Eropa.

Hubungan antara Kesultanan Aceh dengan Ottoman Turki Istambul dimulai sejak masuknya pedagang-pedagang Eropa ke nusantara. Para pedagang asal Eropa itu kerap mengganggu kedaulatan kerajaan-kerajaan di semenanjung Malaka, termasuk Aceh.

Guna menghadapi imperialisme bangsa Eropa tersebut, Kerajaan Aceh mencari dukungan dari kerajaan-kerajaan tetangga termasuk dari Khalifah Abdul Aziz dari ke khalifahan Turki Utsmani pada tahun 1563 M.

Utusan dari Aceh membawa serta hadiah-hadiah berharga dari Sultan untuk dipersembahkan kepada penguasa Turki. Hadiah-hadiah itu antara lain berupa emas, rempah-rempah dan lada.

Bersama utusan itu, Sultan Aceh Alauddin Mahmud Syah mengirimkan sepucuk surat resmi kepada khalifah. Berikut petikan surat tersebut :

“Sesuai dengan ketentuan adat istiadat kesultanan Aceh yang kami miliki dengan batas-batasnya yang dikenal dan sudah dipunyai oleh moyang kami sejak zaman dahulu serta sudah mewarisi singgasana dari ayah kepada anak dalam keadaan merdeka.

Sesudah itu kami diharuskan memperoleh perlindungan Sultan Salim si penakluk dan tunduk kepada pemerintahan Ottoman dan sejak itu kami tetap berada di bawah pemerintahan Yang Mulia dan selalu bernaung di bawah bantuan kemuliaan Yang Mulia almarhum sultan Abdul Majid penguasa kita yang agung, sudah menganugerahkan kepada almarhum moyang kami sultan Alaudddin Mansursyah titah yang agung berisi perintah kekuasaan.

Kami juga mengakui bahwa penguasa Turki yang Agung merupakan penguasa dari semua penguasa Islam dan Turki merupakan penguasa tunggal dan tertinggi bagi bangsa-bangsa yang beragama Islam. Selain kepada Allah SWT, penguasa Turki adalah tempat kami menaruh kepercayaan dan hanya Yang Mulialah penolong kami.

Hanya kepada Yang Mulia dan kerajaan Yang Mulialah kami meminta pertolongan rahmat Ilahi, Turkilah tongkat lambang kekuasaan kemenangan Islam untuk hidup kembali dan akhirnya hanya dengan perantaraan Yang Mulialah terdapat keyakinan hidup kembali di seluruh negeri-negeri tempat berkembangnya agama Islam.

Tambahan pula kepatuhan kami kepada pemerintahan Ottoman dibuktikan dengan kenyataan, bahwa kami selalu bekerja melaksanakan perintah Yang Mulia. Bendera negeri kami, Bulan Sabit terus bersinar dan tidak serupa dengan bendera manapun dalam kekuasaan pemerintahan Ottoman; ia berkibar melindungi kami di laut dan di darat.

Walaupun jarak kita berjauhan dan terdapat kesukaran perhubungan antara negeri kita namun hati kami tetap dekat sehingga kami telah menyetujui untuk mengutus seorang utusan khusus kepada Yang Mulia, yaitu Habib Abdurrahman el Zahir dan kami telah memberitahukan kepada beliau semua rencana dan keinginan kami untuk selamanya menjadi warga Yang Mulia, menjadi milik Yang Mulia dan akan menyampaikan ke seluruh negeri semua peraturan Yang Mulai.

Semoga Yang Mulai dapat mengatur segala sesuatunya sesuai dengan keinginan Yang Mulia. Selain itu kami berjanji akan menyesuaikan diri dengan keinginan siapa saja Yang Mulia utus untuk memerintah kami.

Kami memberi kuasa penuh kepada Habib Abdurrahman untuk bertindak untuk dan atas nama kami.

Yang Mulia dapat bermusyawarah dengan beliau karena kami telah mempercayakan usaha perlindungan demi kepentingan kita. Semoga harapan kami itu tercapai. Kami yakin, bahwa Pemerintah Yang Mulia Sesungguhnya dapat melaksanakannya dan kami sendiri yakin pula,bahwa Yang Mulia akan selalu bermurah hati”.

Petikan isi surat tersebut dikutip dari Seri Informasi Aceh th.VI No.5 berjudul Surat-surat Lepas Yang Berhubungan Dengan Politik Luar Negeri Kesultanan Aceh Menjelang Perang Belanda di Aceh diterbitkan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh tahun 1982 berdasarkan buku referensi dari Anthony Reid, ”Indonesian Diplomacy a Documentary Study of Atjehnese Foreign Policy in The Reign of Sultan Mahmud 1870-1874”, JMBRAS, vol.42, Pt.1, No.215, hal 80-81 (Terjemahan : R. Azwad).

Kerjasama yang ditawarkan Kerajaan Aceh itu mendapat tanggapan dari Khalifah Turki Utsmani. Khalifah Abdul Aziz segera mengirimkan surat balasan disertai alat-alat perlengkapan perang (termasuk meriam yang kemudian dinamakan dengan meriam lada sicupak).

Selain itu, Sultan Turki juga mengirimkan bantuan berupa dua kapal perang dan 500 orang tenaga berkebangsaan Turki untuk mengelola kapal-kapal tersebut. Di antara 500 orang tersebut terdapat ahli-ahli militer yang dapat membuat kapal-kapal perang, baik ukuran besar maupun ukuran kecil. Mereka juga mampu membuat meriam-meriam berukuran besar.

Turki juga memberikan sejumlah meriam berat beserta perlengkapan-perlengkapan militer lainnya kepada Aceh. Semuanya itu tiba di pelabuhan Aceh dengan selamat pada tahun 1566 atau 1567 M.

Mengenai bantuan dua buah kapal dan 500 orang awak kapal serta teknisi tersebut, C.R Boxer dalam A Note On Portugese Reactions of The Revival of The Red Sea Spice Trade and The Rise of Acheh, 1540-1600, menerangkan dalam paper nya pada acara konferensi Internasional Sejarah Asia di Kuala Lumpur yang diselenggarakan oleh Departement of History, University of Malaya, 5-10 Agustus 1968, bahwa para utusan Aceh yang berhasil sampai ke Turki itu telah mampu meyakinkan pihak kerajaan Islam terbesar itu mengenai keuntungan perdagangan rempah-rempah dan lada di Nusantara.

Keuntungan ini, kata dia, akan tercapai apabila orang-orang Portugis yang berada di Malaka berhasil diusir oleh pasukan Kerajaan Aceh dengan bantuan Turki.

Dalam suratnya, Sultan Turki juga mengatakan sejak saat itu Aceh selaku negara bawah angin yang berada di selat Malaka merupakan negara lindungan Imperium Turki di bawah pemerintahan kekhalifahan. Artinya, siapapun yang mengganggu kedaulatan Aceh, berarti akan berhadapan dengan pemerintahan kekhalifahan Turki.

Selain tahun 1563 Masehi, hubungan antara Turki dengan Aceh kembali dilakukan dan diperkuat tiga abad setelahnya yaitu tahun 1850. Kerajaan Aceh yang diperintah oleh Sultan Ibrahim Mansyur Syah mengirim Sidi Muhammad sebagai utusannya ke Turki.

Melalui sepucuk surat, Sultan meminta agar Turki bersedia melindungi Aceh dari rongrongan Inggris dan Belanda.

Sebagai hasilnya, Sultan Abdul Madjid dari Turki mengeluarkan dua pengumuman resmi kerajaan yang berisikan kesediaan Turki untuk memenuhi permintaan Sultan Ibrahim dan pengukuhannya sebagai Sultan Aceh (pada saat itu, Sultan Ibrahim Mansyur Syah adalah pemangku Sultan, 1837-1857 dan baru saja dinobatkan sebagai Sultan Aceh menggantikan sultan Ali Iskandar Syah yang memerintah Kerajaan Aceh sebelumnya).

Sultan Abdul Madjid juga menginstruksikan Gubernur Yaman agar selalu memperhatikan dan mengawasi kepentingan Aceh. (Anthony Reid, op. cit, hal. 84).

Dukungan positif yang ditunjukkan Turki ini, tentu saja disambut gembira oleh Sultan Ibrahim terutama yang berkaitan dengan isi pengumuman kedua, dimana Turki memberikan dukungan politis kepada Sultan Ibrahim untuk menjadi sultan Aceh.

Sultan Ibrahim Mansyur Syah juga mendapatkan Bintang Penghargaan (Mejidie) dari Sultan Turki sebagai ungkapan balas jasa atas kepercayaan Aceh terhadap negara tersebut.

Namun, mengenai bantuan senjata yang diharapkan oleh Aceh, sampai pecahnya perang Belanda di Aceh (1873) tidak pernah tiba dari Turki.

Perlu diketahui, berdasarkan pemberitaan dari Reuters, Turki sempat memberangkatkan puluhan kapal perang menuju Aceh guna membantu menghadapi Belanda. Namun, akibat informasi yang dikeluarkan oleh Reuters tersebut, Kerajaan Turki urung ikut campur tangan disebabkan adanya tekanan negara internasional. Saat itu imperium Turki sudah tidak kuat lagi seperti pada masa kekhalifahan.



sumber : Sekilas Sejarah & Budaya Atjeh

Tahun-tahun Kepedihan

Membaca surat ini sepintas lalu, maka kesan yang pertama sekali terbetik dalam benak: surat ini berisi keluhan. Apalagi di dalamnya, secara jelas, penulis surat menyatakan ia mengadukan perihal kesulitan dan kepedihan yang sedang dialami oleh diri dan bangsanya. Boleh jadi, karena itu, ada orang yang akan menganggap penulisnya adalah seorang yang berkepribadian lemah, tidak tegar, bukan pahlawan dan berbagai prasangka lain semisalnya. Namun apakah orang yang membuat penilaian demikian telah benar-benar membaca surat ini dan memahaminya? Saya menyangsikan hal itu, malah yakin ia belum benar-benar membacanya.

Sejatinya, penulis surat adalah seorang yang sangat tegar, kuat dan pahlawan dalam makna yang sesungguhnya. Bahkan lebih dari itu, ia adalah seorang yang amat setia. Setia kepada Agamanya, kepada umatnya, dan kepada rakyat bangsanya. Suatu sikap yang terus ia buktikan sampai nafas terakhirnya ia hembuskan di pembuangan. Dan tentu saja perayaan 17 Agustus akan melewatkan orang-orang semisal penulis surat ini, di samping saya yakin dia juga tidak pernah berharap dirinya dikenang dalam perayaan semacam itu. Batu pijakannya lain, arah haluannya lain, dan cita-citanya juga lain.

Bergunung kekecewaan dan ketidakberuntungan menindih perjalanan hidupnya namun harus diakui ia adalah seorang yang tegar, kuat dan setia. Lain dari itu tentang dirinya, saya tidak percaya. Sungguh tidak mudah bagi seseorang bertahan untuk melalui tahun-tahun kepedihan seperti yang ia lalui; saat tanah negerinya direbut oleh musuh Allah, saat bangsa-bangsa Islam kemudian harus kehilangan Amirul Mu'minin dan khilafahnya, dan saat ia melihat rakyatnya berangsur berpaling untuk mengikuti langkah musuhnya. Ia harus menahan perih fisik dalam pengasingan, sementara perih batinnya adalah sesuatu yang takkan terkira.

Dalam surat ini, Paduka Sri Sultan Muhammad Dawud Syah melaporkan dan mengadukan perihal yang dialami oleh diri dan bangsanya kepada Khalifatul Muslimin dan Amirul Mu'minin.

Selain kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada siapakah lain yang layak ia lapor dan adukan halnya? Kepada Belanda seperti para raja negeri-negeri lain yang tunduk kepada Pemerintah Hindia-Belanda? Tentu tidak, dan tak pernah akan. Baginya, Belanda adalah kafir mal'un 'aduwullah (kafir terkutuk, musuh Allah).

Atau ia akan memilih berlayar dengan angin nasionalisme yang sudah mulai berhembus sejak penghujung abad ke-18 dan menguat di abad ke-19? Tentu, tidak. Ia sama sekali bukan pengagum Mustafa Kamal Ataturk (1881-1938), dan tidak pernah sepertinya! Malah, saya yakin sampai dengan wafatnya pada 6 Februari 1939, ia masih memimpikan kebangkitan Islam dan umatnya sebagaimana mimpi Sultan Abdul Hamid II (1842-1918) ke mana surat ini ditujukan pada tanggal 25 Muharram 1315 (26 Juni 1897).

Dengan demikian, bukankah ia seorang yang teguh dalam pendiriannya, seorang yang memiliki kepribadian kuat, dan lebih dari itu ia adalah orang yang setia kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada umat dan rakyatnya. Ia tetap berdiri dan melangkah di garis para leluhurnya, para sultan yang besar, dan tidak pernah menyimpang. Jika kemudian kita sering mendengar tentang cerita penyerahan diri Sultan Muhammad Dawud Syah, saya malah jadi bertanya-tanya kenapa hanya peristiwa ini yang sering diceritakan sementara perjalanannya yang panjang dalam tahun-tahun kepedihan justru seolah tersaput kabut.

Lagi pula, setelah "penyerahan dirinya", ia tidak memerintah di bawah Belanda tapi justru dibuang ke Betawi, pusat pemerintahan kolonial. T. Ibrahim Alfian telah menuturkan sebab pembuangannya ke Betawi yang menjadi tanda dan bukti ia tidak pernah melepaskan kesetiaan kepada apa yang telah dijadikannya sebagai prinsip dalam hidupnya.

Hari ini, kita masih berkesempatan untuk menyimak kembali penuturan Paduka Sri Sultan Muhammad Dawud tentang tahun-tahun kepedihan yang beliau lalui, tentang penyebab langsung perang Aceh-Belanda (panjangnya dapat dibaca dalam beberapa kepustakaan yang telah tersedia), tentang asal muasal kesetiaan Sultan Aceh kepada Khalifah Muslimin di Istambul dan hubungan di antara keduanya, tentang kebiadaban dan kekejian Belanda yang sampai pada tingkat menangkap, merampas dan membunuh nelayan yang pergi mencari ikan di laut.

Dan pada saat beliau mengisahkan tentang bagaimana peluru yang ditembakkan dengan mesin menghujani beliau dan rakyat Aceh, saat beliau menuturkan itu, saya jadi seperti benar-benar menyaksikannya. Semoga rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada beliau, Sultan dalam tahun-tahun kepedihan.

Berikut ini adalah surat Paduka Sri Sultan Muhammad Dawud Syah ditulis dalam Bahasa Jawi disertai cap mohor beliau:
Bahwa ini waraqah Al-Ikhlas yang dipesertakan di dalamnya dengan beberapa2 hormat dan selamat yaitu daripada hamba yang hina Sri Paduka Yang Dipertuan Raja 'Alauddin Muhammad Dawud Syah Ibnu As-Sultan Al-Marhum 'Alauddin Manshur Syah dan Sri Paduka Bangta Muda bersemayam di atas singgahsana tahta kerajaan Negeri Aceh Darussalam, yaitu Pulau Sumatera, barangdisampaikan Allah Tuhan seru sekalian alam datangkan mendapat kehadapan majlis hadrat Sri Paduka Yang Mulia Maulana Al-Khaqan Al-A'zham Al-Mu'azhzham Khadimul Haramain Asy-Syarifain Khalifatul Muslimin Amirul Mu'minin (Tuan kami Khaqan yang agung lagi dipertuan agung pelayan dua Tanah Haram yang mulia, khalifah Muslimin, Amirul Mu'mini--MZ.) Maulana Al-Mu'azhham Sultan Al-Ghaziy 'Abdul Hamid Khan Ibnu Al-Marhum Maulana Sultan Abdul Majid Khan yang ada sekarang di dalam Negeri Istambul yang memerintah Agama Allah dan Syari'at Muhammad bin 'Abdullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam--Sallamahullah fid darain (semoga Allah menyelamatkanya di dunia dan akhirat).

Wa Ba'dahu, daripada itu maka hamba merafa'kan (mengangkat/mengirim--MZ) secarik kertas ke hadapan Hadarat ke bawa cerpu (sandal kulit yang bentuknya seperti terompah--MZ) Sri Paduka Tuan hamba karana harap hamba bahwa akan tilik dan pandang dan kenangan Hadarat Sri Paduka hamba yang mahamulia di atas hamba satu raja Islam min ahli La Ilaha illal-Llah Muhammad Rasulullah (dari pemeluk La Ilaha illal-Llah Muhammad Rasulullah--MZ) yang dha'if, dan lagi vizir (wazir) hamba yang dha'if2 dan segala orang ra'yat hamba Islam yang ada mereka itu di dalam Negeri Aceh Darussalam yang telah dianiayai oleh kafir mal'un 'aduwullah (kafir terkutuk, musuh Allah--MZ.) Bangsa Belanda dengan tiada kesalahannya telah jadi peperangan dan bermusnah2an dengan beberapa2 negeri dan beberapa2 masjid dan segala zawiyah, dan sekalian makam aulia2 habis dibakarnya dan beberapa2 makam yang tinggi habis diratakannya, dan sekalian makam raja2 habis dibinasakannya diratakannya.

Demikianlah diperbinasakan di atas Agama Islam hingga sampai kepada tarikh surat ini kepada dua puluh lima tahun (25) lamanya tiada berhenti2 dengan perang. Tambah lagi sekarang ini diperanginya kita dengan peluru hujan tiada ada di dalam hadat (adat/kebiasaan) sekali kali.

Dengan sebab hal ini hamba merafa'kan sembah ke hadapan Hadarat Sri Paduka Tuan hamba yang maha mulia daripada asalnya yang telah jadi demikian ini sebab seorang Hindu yang sudah masuk Islam namanya Panglima Tibang maka mereka itu telah dipercaya oleh ayahanda hamba yang bernama Sultan Mahmud Syah maka Hindu itulah membuat sepucuk surat kepada Hulanda diperbuatnya dengan nama ayahanda hamba itu Sultan Mahmud Syah serta diambil cap dengan tiada diketahui oleh saudara ayahanda hamba Sultan Mahmud Syah maka Hindu itu pun keluarlah dari Aceh pergi ke Negeri Riau mendapatkan wakil Hulanda yang di situ lalu pergi ke Betawi kepada gubernur jendral yang besar daripada Raja Hulanda.

Maka dengan hal itu apabila Gubernur Jenderal mendapatkan surat yang ada dengan cap mohor ayahanda hamba Sultan Mahmud Syah itu percayalah Gubernur Jenderal maka disuruhilah seorang wakilnya serta dengan berapa bacik (nakhoda--MZ.) kapal perang pergi di Aceh maka apabila sampai di Aceh baciklah wakil jenderal itu ke darat berjumpalah ia dengan pegawai yang kecil2. Maka Wakil Jenderal Hulanda pun menyatakan yang Gubernur Jenderal sudah menerima surat daripada Sultan Mahmud Syah. Sekarang ini ia hendak masuk ke Negeri Aceh.

Apabila diterima oleh wazir2 yang di dalam Negeri Aceh terkejutlah dengan hal itu. Bermusyawaratlah wazir2 Aceh yang besar2 itu. Setelah putus musyawaratnya dipinta tunggu tiga tahun kepada Hulanda oleh sebab wazir2 itu tiada berani menerima Hulanda masuk ke Negeri Aceh karana saudara ayahanda hamba Sultan Mahmud Syah umurnya pada masa itu tujuh belas (17) tahun, belum lagi sempurna aqalnya.

Kedua perkara, wazir2 hendak merafa'kan sembah dahulu ke hadarat yang maha mulia Maulana Daulat Al-'Aliyyah Sultan Istambul dari karana pada zaman yaitu Daulat Al-Aliyyah Maulana Sultan Al-Ghaziy Salim Khan, Nenekda hamba pada zaman masa dahulu yang bernama Sultan Iskandar Muda telah mengaku menjadi khadam serta menerima karuniai daripada Daulat Al-'Aliyyah Maulana Sultan AL-Ghaziy Salim Khan satu meriam tembak mirah panjang dua belas (12) hasta, dan nobat (gendang besar--MZ) dan satu (?) seruas (?) nafiri daripada perak, dan empat puluh empat (44) orang yang bersama2 [?] daripada Bangsa Turuki.

Dan lagi kemudian daripada itu pada masa Nenekda hamba yang bernama Sultan Ibrahim Manshur Syah telah menyuruh seorang yang bernama Sayyid Muhammad Ghuts mengadap ke Hadarat Al-'Aliyyah Maulana Sultan Al-Ghazi Abdul Majid Khan. Maka mekaruniakan [pada?] oleh Daulat Al-'Aliyyah Maulana Sultan Al-Ghazi 'Abdul Majid Khan kepada Nenekda hamba itu Sultan Ibrahim Manshur Syah suatu bintang Majidi (bintang kehormatan Sultan 'Abdul Majid Khan--MZ) serta sebilah pedang besarung emas.

Dengan sebab itulah musyawarat wazir2 segala ada dipinta tunggu kepada Hulanda tiga (3) tahun maka permintaan itu tiada dikabulkan, kemudian lagi dipinta tunggu (tangguh) enam bulan tiada juga dikabulkan, kemudian dipinta tunggu (tangguh) tiga bulan tiada juga dikabulnya permintaan itu. Maka peranglah oleh Hulanda Negeri Aceh. Sampai tarikh surat ini, berperang bangsa Islam2 Aceh dengan bangsa kafir mal'un 'aduwullah Hulanda.

Lagi diperbuatnya macam2 di atas hamba yang tiada patut yang di dalam adat aturan di atas sekalian raja2 berperang dengan satu raja, diperbuatnya seperti seorang perempuan telah diikat dipukulnya, di atas hamba, satu raja Islam min Ahli La Ilaha Illal-Llah Muhammad Rasulullah, yang tiada kuasa usahakan diwushul (dicapai) diperiksanya apa2 yang kurang yang tiada cukupnya pekakas itu peperangan, dan sekalian kuala2 jajahan hamba ditutup daripada awalnya dan sekalian saudagar2 yang ulang pergi datang berniaga barang makanan pun tiada boleh, habis ditangkap dibuangnya.

Maka dengan sebab itulah tiada boleh lepas bicara hamba mengadukan untungan hamba yang di dalam aniaya kafir Hulanda kepada Maulana Daulat Al-'Aliyyah Sultan Istambul dan kepada segala raja-raja Islam yang lain.

Dan ini tambahan lagi di dalam ini tahun makin berganda2 keras hukumnya hatta sekalian orang2 miskin mencari ikan di tepi laut pun habis ditangkap rampas dan bunuhnya. Demikianlah diperbuat zhalim di atas hamba, satu raja Islam min Ahli La Ilaha Illal-Llah Muhammad Rasulullah.

Dan bertambah lagi ini tahun dia ujani hamba dan rakyat2 hamba dengan ujan peluru dengan "engine" (mesin) hamba yang tiada kuasa.
Maka sekarang ini berserahlah untung nasib sendiri kepada Allah dan Rasul Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam, dan kepada Maulana Khalifatul Muslimin Amirul Mu'minin Maulana Sultan Al-Ghazi 'Abdul Hamid Khan di Istambul adanya.

Maka hamba haraplah diterima perserahan hamba ini oleh Tuan hamba yang maha mulia supaya terpeliharalah Agama Allah dan Syariat Al-Muhammadiyyah dan untungan hamba dan sekalian Islam min Ahli La Ilaha Illal-Llah Muhammad Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang di dalam aniaya mal'un 'aduwullah kafir Hulanda ini.

Hendaklah dengan pertolongan Tuan hamba yang maha mulia di atas hamba yang dha'if, satu raja Islam dengan sekalian wazir2 Islam dan sekalian rakya2 Islam yang di dalam Negeri Aceh ini, yang telah haraplah hamba seperti langit dan bumi akan pertolongan Tuan hamba yang maha mulia Khalifatullah fil Ardh Amirul Mu'minin Maulana Sultan Al-Ghaziy 'Abdul Hamid Khan di atas hamba sekalian yang dha'if yang di dalam 'azaban syadidan ("siksa yang pedih") adanya. Wassalam, khitam. Tammatil Kalam bil khairi Ajma'in. Amin Allahumma Amin.
Tersurat di dalam Negeri Aceh Darussalam kepada 25 bulan Muharram kepada sanah 1315 (H). Sumber foto arsip: Koleksi Museum Negeri Aceh, Banda Aceh.